Page 102 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 42.
Ketentuan pidana pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE
tidak memenuhi asas kejelasan rumusan

ASAS KETERANGAN

Pasal 5 huruf f UU PPP Bahwa tidak terdapatnya kualifikasi mengenai kualifikasi korban
Asas kejelasan rumusan sebagai pelapor kasus penghinaan dan pencemaran nama baik
menjadikan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE ditafsirkan
secara luas. Akibatnya korban sebagai pelapor ditafsirkan tidak
terbatas pada natuurlijk persoon melainkan juga ditafsirkan
sebagai badan hukum, badan usaha/korporasi, institusi, dan
profesi atau jabatan.

Berdasarkan Tabel 42 dan permasalahan yang telah disampaikan pada paragraf-
paragraf sebelumnya maka perlu untuk dilakukan perubahan ketentuan Pasal 27 ayat
(3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE perihal unsur penghinaan dan pencemaran nama baik,
dengan menyesuaikan unsur delik Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Selain itu perlu
penegasan kualifikasi korban dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Meskipun terdapat SKB UU
ITE yang dimaksudkan untuk menjembatani penerapan beberapa ketentuan UU ITE yang
multitafsir. Namun perlu dipertimbangkan aspek yuridis pemberlakuan SKB UU ITE
terhadap keabsahan dan kekuatan mengikatnya. Oleh karenanya, revisi terhadap UU
ITE menjadi suatu kebutuhan, dimana substansi SKB UU ITE yang relevan dapat menjadi
acuan dalam merevisi UU ITE.

7. Pemerasan dan Pengancaman Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE.

Ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur tindak pemerasan dan
pengancaman dalam KUHP dan UU ITE. Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP memberikan
larangan pemerasan. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat
(4) UU ITE yang memberikan larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau
pengancaman.

Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE sebagai duplikasi Pasal 368 dan Pasal
369 KUHP memiliki perbedaan yang terletak pada subjek hukum, tindak pidana, metode
penyebaran, delik, media/sarana perbuatan pidana, dan ancaman pemidanaan. Hal
tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Tabel 43 sebagai berikut:

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

80 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI