Page 105 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 105
UNSUR DELIK PEDOMAN IMPLEMENTASI SKB UU ITE
PASAL 27 AYAT
(1) UU ITE
“muatan 1. Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan pelaku dimaknai sebagai
pemerasan tindakan yang ditujukan kepada seseorang, atau keluarga dan/atau
dan/atau kelompok orang.
pengancaman” 2. Muatan (konten) pemerasan dan/atau pengancaman yang ditujukan pelaku
harus memiliki motif ekonomis yang bertujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain.
3. Pengancaman yang dilakukan pelaku termasuk juga pada pengancaman
untuk menyebarkan rahasia, data pribadi, foto pribadi, dan/atau video
pribadi.
4. Ketentuan/norma pidana pemerasan dan/atau pengancaman ITE mengacu
pada Pasal 368 KUHP.
Persoalan lain mengenai Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah adanya SKB UU ITE
sebagai pedoman pelaksana (petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis) UU ITE. Menurut
Kejari Kota Mojokerto, bahwa dalam ketentuan SKB UU ITE secara implisit terdapat
makna pemerasan dan pengancaman sesuai dengan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP,
namun persoalan yang timbul adalah dalam SKB UU ITE menyebutkan Pasal 27 ayat (4)
UU ITE hanya mengacu pada Pasal 368 KUHP. Mengenai ketentuan Pidana Pasal 45 ayat
(4) UU ITE menjadi pertanyaan mengenai alasan pembentuk undang-undang
menurunkan ancaman pidana pemerasan dan pengancaman di dalam UU ITE.
Mengingat dalam Pasal 368 KUHP ancaman maksimal pidana penjaranya adalah 9 tahun.
Padahal tidak ada perbedaan yang signifikan dari rumusan deliknya, kecuali cara
melakukan kejahatannya saja yang berbeda, namun unsur pemerasan di kedua undang-
undang ini tetap harus dibuktikan.
Selain itu menurut Akademisi FH Unri terdapat disharmoni dalam ancaman pidana
Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE dengan Pasal 368 KUHP, dimana KUHP hanya
mengancam satu pidana pokok, yaitu pidana penjara dengan ancaman maksimal 9
(sembilan) tahun. Sedangkan pada Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE
merumuskan sistem pemidanaan bersifat kumulatif-alternatif dengan ancaman pidana
penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp
1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
Mengacu pada permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal
45 ayat (4) UU ITE tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan yang akan
dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 45 sebagai berikut:
Tabel 45.
Ketentuan pidana pada Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE
tidak memenuhi asas kejelasan rumusan
ASAS KETERANGAN
Pasal 5 huruf f UU PPP Bahwa disatukannya tindak pidana pemerasan dan pengancaman
Asas kejelasan rumusan dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE tidak memberikan kejelasan delik
antara pemerasan maupun pengancaman, sedangkan dalam KUHP
delik pemerasan diatur sebagai delik biasa dan pengancaman diatur
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 83
