Page 104 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

PERBEDAAN PASAL 368- PASAL 27 AYAT KETERANGAN
369 KUHP (4) JO. PASAL
45 AYAT (4)
UU ITE

Ancaman Pasal 368 ayat Pasal 45 ayat (4) Ancaman pidana dalam Pasal 368-369 KUHP dan
pidana (1) - Penjara Pasal 45 ayat (4) UU ITE memiliki ketentuan yang
Penjara maksimal 6 berbeda, hal ini berpotensi menimbulkan
maksimal 9 tahun, disharmoni terhadap penegakan norma
tahun dan/atau pemerasan dan pengancaman dalam ketentuan
- Denda pidana.
Pasal 369 ayat maksimal Rp.
(1) 1.000.000.000,
Penjara -
maksimal 4
tahun

Keberadaan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE sebagai duplikasi
ketentuan KUHP yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman
dalam satu pasal (Pasal 27 ayat (4) UU ITE) menimbulkan masalah karena kedua tindak
pidana tersebut memiliki jenis delik yang berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa, sedangkan tindak pidana
15
pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan. Dimana kedua tindak pidana
tersebut merupakan tindak pidana yang bertujuan menguasai harta benda korban atau
dapat disebut sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi.

Perbedaan pengaturan antara pemerasan dan pengancaman dalam KUHP dengan
UU ITE, pada implementasinya menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan
Pasal 27 ayat (4) UU ITE menjadi multitafsir bagi APH maupun bagi masyarakat. Adanya
masalah tersebut, Pemerintah merumuskan pedoman implementasi Pasal 27 ayat (4)
UU ITE bagi APH dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Beberapa hal yang
dijelaskan dalam SKB UU ITE terkait unsur delik Pasal 27 ayat (4) UU ITE disajikan pada
Tabel 44 sebagai berikut:

Tabel 44.
Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (4) UU ITE dalam SKB UU ITE

UNSUR DELIK PEDOMAN IMPLEMENTASI SKB UU ITE
PASAL 27 AYAT
(1) UU ITE

“setiap orang” Subjek hukum pada pasal ini dimaknai secara luas meliputi subjek hukum orang,
organisasi, atau badan hukum

“mendistribusikan Disebut melakukan perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau dan/atau membuat dapat diaksesnya” jika pelaku dengan sengaja baik secara
mentransmisikan terbuka maupun tertutup membuat korban dapat melihat/mengetahui
dan/atau perbuatan pengancaman atau pemerasan yang ditujukan padanya.
membuat dapat
diaksesnya”

15 Sigit Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 166.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

82 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI