Page 99 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

PERBEDAAN PASAL 310-311 PASAL 27 AYAT (3) KETERANGAN
KUHP JO. PASAL 45
AYAT (3) UU ITE
Pasal 311
- Penjara
maksimal 4
tahun

Untuk menghindari permasalahan penormaan penghinaan dan pencemaran nama
baik dalam perubahan UU ITE (UU 19/2016). Pembentuk undang-undang mengubah
Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada
ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Selanjutnya Perubahan yang dilakukan pada UU ITE
adalah penambahan norma Pasal 45 ayat (5) UU ITE yang mengkualifikasikan
perubuatan penghinaan dan pencemaran nama baik menjadi delik aduan. Diaturnya
ketentuan tersebut memperjelas makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah Pasal
27 ayat (3) UU ITE yang merujuk pada KUHP.
Latar belakang terjadinya perubahan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE salah
satunya terjadi karena adanya Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, yang pada Angka [3.17]
memberikan pertimbangan sebagai berikut: 11

“… Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU a
quo mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa
dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang
Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga
konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan
Pasal 311 KUHP.”
Dengan demikian diubahnya penjelasan pasal tersebut selain sebagai penegasan atas
Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, juga sebagai penegasan unsur pidana yang mengacu
pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. 12

Sebaliknya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat bahwa Pasal
27 ayat (3) UU ITE merupakan duplikasi ketentuan KUHP namun tidak memuat delik
penistaan secara tertulis Pasal 310 ayat (1) KUHP dan penistaan secara lisan Pasal 310
ayat (2) KUHP. Selain itu, secara formil Pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat unsur “membuat
dapat diakses” yang hanya mensyaratkan adanya perbuatan tanpa dinilai maksud atau
dampaknya. Namun secara materiil, Pasal 310-Pasal 311 KUHP mensyaratkan adanya
kesengajaan dengan maksud untuk diketahui umum. Sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE
tidak merujuk konsep penghinaan dan pencemaran nama baik secara utuh sebagaimana
diatur dalam Pasal 310-Pasal 311 KUHP. Dan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga

11
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 50/PUU-VI/2008., hlm. 110.
12 Inocentius Samsul, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” (Makalah disampaikan pada
seminar Urgensi Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, 30 Maret 2021), hlm. 4.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 77