Page 95 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 38.
Perbandingan muatan norma dalam Pasal 303-Pasal 303 bis KUHP dan
Pasal 27 ayat (2) UU ITE

PERBEDAAN PASAL 303-303 BIS PASAL 27 KETERANGAN
KUHP AYAT (2) JO.
PASAL 45
AYAT (2)
UU ITE

Subjek Barang siapa Setiap orang Addressaat norm dalam Pasal 303-303 bis
hukum KUHP adalah “barang siapa” yang merujuk
kepada orang perseorangan, sedangkan
addressaat norm Pasal 27 ayat (2) UU ITE
adalah “setiap orang” yang dapat berarti
dapat dilakukan oleh orang perseorangan
atau korporasi. Sehingga Pasal 27 ayat (2)
UU ITE memperluas subjek pelaku
penyebaran muatan melanggar kesusilaan
yang dilakukan oleh korporasi.

Metode Menawarkan atau 1. Mendistri- Pasal 303 KUHP hanya mengatur
/modus memberi kesempatan busikan perbuatan menawarkan perjudian secara
operandi 2. Mentrans- konvensional, yakni dengan menawarkan
misikan atau memberi kesempatan permainan judi
3. membuat secara langsung. Berbeda dengan Pasal 27
dapat ayat (2) UU ITE yang metode menawarkan
diakses perjudiannya dilakukan melalui sarana
elektronik yaitu dengan mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi dan
dokumen elektronik bermuatan perjudian.

Media - 1. Informasi Pasal 303 KUHP hanya mengatur
penyeba-ran Elektronik sarana/media penyebaran perjudian
2. Dokumen melalui perbuatan menawarkan
Elektronik permainan judi secara langsung
(konvensional), berbeda dengan Pasal 27
ayat (2) UU ITE yang mengatur secara
spesifik media penyebarannya yang tidak
dapat dilihat secara fisik seperti informasi
dan dokumen elektronik. Untuk itu
pengaturan dalam ketentuan UU ITE dan
KUHP menyebabkan tumpang tindih dan
berpotensi disharmoni dalam
pelaksanaannya.

Ancaman Pasal 303 Pasal 45 ayat Ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP
pidana - Penjara paling lama (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE memiliki
10 tahun penjara, - Penjara ketentuan yang berbeda, hal ini berpotensi
atau maksimal 6 menimbulkan disharmoni terhadap
- Denda paling banyak tahun, penegakan norma kesusilaan dalam aspek
Rp. 25.000.000,- dan/atau pemidanaan.
- Denda
Pasal 303 bis maksimal
- paling lama 4 tahun Rp.1.000.00
penjara, atau 0.000,-

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 73