Page 96 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

PERBEDAAN PASAL 303-303 BIS PASAL 27 KETERANGAN
KUHP AYAT (2) JO.
PASAL 45
AYAT (2)
UU ITE

- Denda paling banyak
Rp. 10.000.000,-

Menurut Akademisi FH Unri, perbuatan perjudian dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal
27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan pidana yang serupa dan hanya
dibedakan oleh media/sarana perjudian yang dilakukan oleh pelaku perjudian. Dari
masing-masing ketentuan yang mengatur tentang ancaman pidana perbuatan perjudian
seperti termuat dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 ayat (1) KUHP, maka dapat
disimpulkan bahwa kedua ketentuan tersebut memiliki sistem perumusan sanksi pidana
yang berbeda. Ketentuan Pasal 303 KUHP menerapkan sistem perumusan alternatif
yaitu dengan adanya kata hubung “atau”, sehingga jaksa dan hakim diberi kesempatan
untuk memilih dari salah satu jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang ada,
berupa pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU
ITE menerapkan sistem perumusan kumulatif-alternatif yaitu dengan menggunakan
kata hubung “dan/atau”, sehingga jaksa dan hakim diberi kesempatan untuk memilih
dari salah satu jenis pidana penjara atau pidana denda saja, atau bahkan
menggabungkan jenis pidana yang diancamkan yaitu berupa pidana penjara dan pidana
9
denda secara bersama-sama.
Terkait perbedaan pidana penjara bagi pelaku perjudian online, Kejaksaan Agung,
Kejari Kota Mojokerto, Polda Jatim, Polda Riau, Akademisi FH Unri, dan Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kampar, berpendapat bahwa besaran ancaman pidana penjara yang
berbeda antara UU ITE dengan KUHP dianggap tidak sesuai dengan dampak buruk dari
perjudian online yang jauh lebih besar dan berbahaya dibandingkan perjudian
konvensional. Kemudahan akses permainan judi online yang tidak memerlukan
kehadiran fisik pemain dengan penyedia permainan judi, adanya muatan konten
pornografi dalam situs judi online, kerentanan situs judi online terhadap serangan
malware dan virus yang dapat mencuri data pribadi penjudi dapat menimbulkan bahaya
moral hazard yang lebih besar di masyarakat.

Mengacu pada permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU ITE
tidak memenuhi asas yang diatur dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f UU PPP, yaitu asas
kejelasan rumusan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang akan dijelaskan
lebih lanjut pada Tabel 39 berikut:

9
Putra Muchammadin, 2018, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian,
http://eprints.unram.ac.id/10637/1/JURNAL%20ILMIAH%20%28PUTRA%20MUHAMMADIN%29.pdf, yang diakses
pada 21 Oktober 2021, pukul 09.25 WIB.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

74 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI