Page 92 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

PERBEDAAN PASAL 281- PASAL 27 PASAL 4 KETERANGAN
282 KUHP AYAT (1) JO. UU
PASAL 45 PORNOGRAFI
AYAT (1)
UU ITE
Pasal 282 Pasal 30
- Kurungan - Penjara 6
maksimal bulan-6
3 hari, tahun,
atau dan/atau
- Denda - Denda RP.
maksimal 250.000.000-
RP. 225,- Rp.3.000.000.
000,-

Terkait dengan tidak adanya definisi maupun pembatasan “melanggar kesusilaan”
dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, terdapat pemahaman yang berbeda diantara para
stakeholder yaitu sebagai berikut:

1) Kejaksaan Agung menilai bahwa tidak adanya definisi “melanggar kesusilaan” sudah
tepat karena norma kesusilaan tidak dapat ditafsirkan secara universal dan
tergantung pada budaya dan adat istiadat suatu suku bangsa. Sebagai contoh,
kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh mengacu pada syariat Islam

tentunya berbeda dengan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak
mengacu pada syariat Islam.
2) Polda Sumut menyatakan tidak adanya penjelasan maupun definisi dalam Pasal 27
ayat (1) UU ITE menyebabkan terjadinya multitafsir diantara para APH.
3) Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dit. Dal Aptika Kominfo)
berpendapat bahwa norma kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidaklah sama
dengan pornografi, karena UU ITE dibahas dalam waktu yang bersamaan dengan

UU Pornografi. Norma kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dinilai memiliki
makna yang lebih luas daripada pornografi, sehingga kedua undang-undang
tersebut mengatur objek yang berbeda.
4) Akademisi FH Unair berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan
duplikasi dari ketentuan dalam UU Pornografi dengan maksud perumusan yang
sama. Sehingga ketentuan tersebut saling tumpang tindih dan menimbulkan
ketidakpastian hukum.

Implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE ramai disebut sebagai “pasal karet” dalam
berbagai media karena menimbulkan multitafsir dan kontroversi baik bagi para APH
maupun bagi masyarakat. Atas keadaan tersebut, pada tanggal 23 Juni 2021 Pemerintah
dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia (Kapolri) menyepakati Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun
2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman
Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE (SKB UU ITE) sebagai pedoman
implementasi bagi APH dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam
penegakan hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

70 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI