Page 89 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

orang tersebut berhak meminta penghapusan segera (without undue delay) tanpa
memerlukan penetapan pengadilan. Namun jika PSE berkeberatan atas permintaan
penghapusan tersebut, maka PSE dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan.
Sehingga diperlukan perubahan sudut pandang pengaturan subjek yang berhak
meminta penetapan pengadilan dari subjek orang yang bersangkutan menjadi subjek
PSE.

Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo
Sumut) sebagai pengawas PSE di wilayah Sumatera Utara menilai proses pengadilan
dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE dapat memakan waktu yang cukup lama, sementara ada
kebutuhan mendesak untuk menurunkan berita yang tidak relevan tersebut. Sebagai
jalan tengah, Diskominfo Sumut meminta untuk diberikan kewenangan untuk dapat
menilai sementara suatu informasi apakah masih relevan atau tidak sedangkan proses
peradilan tetap berjalan. Diharapkan dengan Diskominfo Sumut diberikan kewenangan
untuk menurunkan sementara berita yang dinilai sudah tidak relevan tersebut dapat
mencegah kerugian yang terus timbul akibat data yang tidak relevan tersebut.

Mengacu pada permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE
belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur
dalam Pasal 5 huruf e dan huruf f UU PPP, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan,
dan asas kejelasan rumusan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 34 berikut:

Tabel 34.
Ketentuan penghapusan data yang tidak relevan pada Pasal 26 ayat (3) UU ITE tidak
memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan asas kejelasan rumusan

ASAS KETERANGAN
Pasal 5 huruf e Materi muatan dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE mengatur hak
Asas Kedayagunaan dan personal untuk dilupakan (right to be forgotten) yang berpotensi
Kehasilgunaan menimbulkan sengketa dengan hak kemerdekaan pers yang
dijamin dalam Pasal 4 UU Pers. Selain itu, terdapat perbedaan
pandangan diantara para stakeholder dalam memandang siapa
yang berhak meminta penetapan pengadilan, apakah orang yang
bersangkutan atau PSE karena masing-masing pihak akan
terdampak atas adanya penetapan pengadilan. Oleh karenanya
ketentuan tersebut belum memenuhi asas kedayagunaan dan
kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU PPP.
Pasal 5 huruf f Bahwa materi muatan Pasal 26 ayat (3) UU ITE berpotensi
Asas Kejelasan Rumusan menimbulkan multitafsir karena frasa “tidak relevan” tidak
dijelaskan lebih lanjut terkait klasifikasi “tidak relevan”, dan oleh
karenanya belum memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP.

Penghapusan data pribadi yang tidak relevan melalui penetapan pengadilan dalam
Pasal 26 ayat (3) UU ITE belum memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dan
asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat Pasal 5 huruf e dan huruf f UU PPP. Oleh
karena itu, dalam revisi UU ITE, frasa “tidak relevan” perlu diberikan kejelasan rumusan
dengan penambahan klasifikasi data yang tidak relevan, dan perlu ditinjau kembali
urgensi penetapan pengadilan dalam penghapusan data yang tidak relevan.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 67