Page 87 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Terhadap permasalahan belum dibentuknya LSK, perlu mendorong pembentukan
LSK sebagai amanat sebagai amanat Pasal 10 UU ITE dan Pasal 68 PP 71/2019 karena
memiliki peranan penting dalam menjamin keamanan sistem elektronik bagi
e-commerce, perbankan, dan finance technology. Selain itu, perlu mendorong Kominfo
dan instansi terkait untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang
berkompeten dalam memberikan sertifikasi keandalan kepada para pelaku usaha.

3. Penghapusan data pribadi yang tidak relevan melalui penetapan pengadilan

Pasal 26 ayat (3) UU ITE merupakan aturan baru yang ditambahkan tentang
perlindungan data pribadi dalam UU 19/2016 terkait kewajiban PSE menghapus data
pribadi yang berada di bawah kendali PSE berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam
UU 11/2008, perlindungan terhadap data pribadi hanya mengatur persetujuan
penggunaan data pribadi oleh pihak lain (privacy rights), dan terkait penyelesaian
sengketa kerugian yang ditimbulkan atas pelanggaran perlindungan data pribadi oleh
pihak lain.

Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE menjamin hak untuk dilupakan (right to be
forgotten) yang diatur pertama kali dalam sejarah hukum di negara-negara Asia.
Indonesia mengadopsi konsep hak untuk dilupakan (right to be forgotten) yang
merupakan pengembangan dari hak privasi (privacy rights), dan pertama kali diterapkan
dalam penyelesaian kasus klaim atas kehidupan pribadi (right to be let alone) antara
5
Melvin vs Reid pada tahun 1931 di California, Amerika Serikat. Konsep hak untuk
dilupakan (right to be forgotten) lahir dari dari keinginan untuk mengembalikan fungsi
6
kontrol atas data pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang.
Hak untuk dilupakan (right to be forgotten) yang berkembang di Uni Eropa sejak
7
tahun 1970-an fokus pada pemblokiran akses data seseorang di mesin pencari (search
engine), namun data tersebut sebenarnya tetap ada atau tersimpan pada direktori
sistem elektronik milik PSE yang bersangkutan. Dalam Pasal 15 PP 71/2019, penerapan
tata cara penghapusan data pribadi yang tidak relevan dibedakan menjadi 2 (dua) cara
yaitu penghapusan (right to erasure) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (right
to delisting). Penghapusan data pribadi yang tidak relevan (right to erasure)
sebagaimana dibatasi dalam Pasal 16 PP 71/2019, tidak memerlukan penetapan
pengadilan sehingga ketika pemilik data pribadi meminta untuk dihapuskan maka PSE
wajib untuk menghapus dari sistem direktorinya. Namun, untuk menghapus data pribadi
yang tidak relevan terkait rekam jejak masa lalu hanya bisa ditempuh melalui penetapan
pengadilan untuk mengeluarkan informasi/dokumen elektronik tersebut dari daftar
mesin pencari (right to delisting) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP 71/2019.

Pasal 26 ayat (3) UU ITE mengatur lingkup yang lebih luas dari penghapusan data
pribadi (right to erasure) yaitu setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak

5 Bambang Pratama, “Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak CiptaDan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)”,
Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 2 No. 2 2016.
6 Hukumonline.com, “Right To Be Forgotten dalam UU ITE”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/
lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite, diakses pada 1 November 2021.
7
Mohammad Iqsan Sirie, “Mengenal Right To Be Forgotten”, https://m.hukumonline.com/berita/baca/
lt586219e8e529d/mengenal-iright-to-be-forgotten-i-oleh--mohammad-iqsan-sirie-/, diakses pada 1 November
2021.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 65