Page 85 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

bukti tersebut. Ketentuan tersebut juga belum mengatur
mengenai hukum acara dalam rangka penegakan hukumnya.
Ketentuan mengenai perluasan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud
didalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 44 huruf b UU ITE belum menerapkan
asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat Pasal 5 huruf f UU PPP. Ketentuan
mengenai kedudukan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti perlu
dipertegas kembali serta pengaturan mengenai hukum acara dalam rangka
penegakan hukum.

2. Lembaga Sertifikasi Keandalan

Terhadap permasalahan belum dibentuknya Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)
perlu mendorong kementerian/lembaga terkait untuk melakukan kerjasama dengan
pihak swasta yang berkompeten untuk memberikan sertifikasi keandalan kepada para
pelaku usaha. Selain itu, pemerintah harus segera membentuk LSK sebagai amanat Pasal
10 UU ITE dan Pasal 68 PP 71/2019, mengingat LSK memiliki peranan penting dalam
menjamin keamanan sistem elektronik bagi e-commerce, perbankan, dan finance
technology.

Berdasarkan UU ITE yang memberikan amanat untuk membentuk peraturan
pelaksanaan mengenai pembentukan LSK sebagai lembaga yang dapat memberikan
sertifikasi keandalan kepada pelaku usaha. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada
lembaga atau badan lain yang ditunjuk oleh UU ITE untuk memberikan sertifikasi
keandalan kepada pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik selain LSK.
Ketentuan mengenai LSK dan amanat pembentukannya diatur dalam Pasal 10 UU ITE
menyatakan sebagai berikut:
1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat
disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada ketentuan Pasal 10 UU ITE tersebut terlihat upaya pemberian jaminan
keamanan transaksi elektronik kepada pelaku usaha dan konsumen melalui pendirian
lembaga sertifikasi, namun Pasal 10 UU ITE tidak mensyaratkan kewajiban pelaku usaha
untuk melakukan sertifikasi keandalan. Adanya peraturan tersebut kemudian dipertegas
oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (PP 71/2019) yang memberikan
pengaturan secara lebih spesifik mengenai LSK. Berdasarkan Pasal 68 PP 71/2019,
sertifikasi keandalan yang diterbitkan oleh LSK meliputi pengamanan terhadap identitas,
pengamanan terhadap pertukaran data, pengamanan terhadap kerawanan,
pemeringkatan konsumen, dan pengamanan terhadap kerahasiaan data pribadi.

Sertifikasi keandalan telah diatur oleh UU ITE dimana salah satu fungsi sertifikat
keandalan adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa transaksi
elektronik tersebut aman untuk diakses. Namun hingga saat ini, sertifikasi keandalan
belum diterapkan di Indonesia yang disebabkan karena LSK selaku lembaga yang
berwenang untuk menerbitkan sertifikat keandalan belum juga dibentuk. Padahal
pembentukan LSK merupakan amanat UU ITE yang kemudian dipertegas kembali dalam
PP 71/2019, dimana kedua peraturan tersebut telah memberi dasar hukum untuk

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 63