Page 81 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

KUHAP UU TIPIKOR UU PENCUCIAN UU TPPO
UANG
a. keterangan dalam Pasal 188 ayat Pencucian Uang Hukum Acara Pidana,
saksi; (2) Undang-undang ialah: dapat pula berupa:
b. keterangan Nomor 8 Tahun 1981 a. alat bukti a. informasi yang
ahli; tentang Hukum Acara sebagaimana diucapkan, dikirimkan,
c. surat; Pidana, khusus untuk dimaksud dalam diterima, atau disimpan
d. petunjuk; tindak pidana korupsi Hukum Acara secara elektronik
e. keterangan juga dapat diperoleh Pidana; dan/atau dengan alat optik atau
terdakwa. dari : b. alat bukti lain yang serupa dengan itu;
2) Hal yang secara a. alat bukti lain yang berupa informasi dan
umum sudah berupa informasi yang diucapkan, b. data, rekaman, atau
diketahui tidak yang diucapkan, dikirimkan, informasi yang dapat
perlu dibuktikan. dikirim, diterima, diterima, atau dilihat, dibaca,
atau disimpan disimpan secara dan/atau didengar,
secara elektronik elektronik yang dapat dikeluarkan
dengan alat optik dengan alat optik dengan atau tanpa
atau yang serupa atau alat yang bantuan suatu sarana,
dengan itu; dan serupa optik dan baik yang tertuang di
b. dokumen, yakni Dokumen. atas kertas, benda fisik
setiap rekaman data apa pun selain kertas,
atau informasi yang atau yang terekam
dapat dilihat, secara elektronik,
dibaca, dan atau termasuk tidak terbatas
didengar yang dapat pada:
dikeluarkan dengan 1) tulisan, suara, atau
atau tanpa bantuan gambar;
suatu sarana, baik 2) peta, rancangan,
yang tertuang di foto, atau
atas kertas, benda sejenisnya; atau
fisik apapun selain 3) huruf, tanda, angka,
kertas, maupun simbol, atau
yang terekam perforasi yang
secara elektronik, memiliki makna
yang berupa tulisan, atau dapat
suara, gambar, dipahami oleh
peta, rancangan, orang yang mampu
foto, huruf, tanda, membaca atau
angka, atau memahaminya.
perforasi yang
memiliki makna.”

Tabel tersebut menunjukkan bahwa eksistensi informasi dan/atau dokumen
elektronik sebagai alat bukti yang sah telah diakomodir di dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Pasal 184 KUHAP telah mengatur mengenai macam-macam
alat bukti yakni diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun Pasal 5 UU ITE mengatur hukum acara
khusus dalam hukum siber yang menambahkan informasi dan/atau dokumen
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Terhadap alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan pandangan dalam
memaknai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti tambahan atau
perluasan alat bukti yang sudah ada. Dalam Pasal 186 huruf d KUHAP informasi
dan/atau dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti surat ketika berhubungan dari
isi alat bukti yang lain, sedangkan dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b KUHAP informasi
elektronik dalam bentuk surat dapat menjadi alat bukti petunjuk. Di sisi lain UU ITE
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 59