Page 78 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
Meningkatnya penggunaan platform online
tidak diikuti dengan pemahaman
perlindungan data pribadi.
b. Notaris di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi
Bali kurang memahami aspek penting digital
signature dan implementasinya, karena
masih terhalang UU Notaris.
c. Pemahaman mengenai cyber security.
d. Sekitar 20% peserta webinar (120
mahasiswa di Provinsi Jawa Timur yang
menjadi peserta webminar) yang mengerti
mengenai cyber security dan cyber-crime.
Disamping itu terdapat pula isu mengenai
pidana siber yang masih kurang dipahami oleh
APH.
5. Kejaksaan Negeri Kota Bahwa kurangnya sosialisasi di kota Mojokerto
Mojokerto terkait muatan materi di dalam UU ITE
berpengaruh pada rendahnya peran serta
masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan
dan pencegahan terjadinya tindak pidana ITE.
6. Kejaksaan Negeri Diperlukan adanya sosialisasi
Kabupaten Kampar mengenai perlindungan data
pribadi kepada masyarakat
Kabupaten Kampar.
7. Dinas Komunikasi Sebagian kecil masyarakat sudah memahami
Informatika dan pentingnya perlindungan data pribadi saat
Statistik Provinsi Riau memberikan persetujuan dalam setiap
pengaksesan media elektronik, namun perlu
untuk tetap memberikan sosialisasi kepada
masyarakat akan pentingnya data pribadi.
8. Akademisi Fakultas Sejatinya orang memiliki kebebasan untuk
Hukum Universitas membuat dokumen elektronik dan/atau
Riau informasi elektronik lalu menyebarkannya dan
mengomentarinya di media sosial yang syarat
dengan aktivitas individu diranah privasi
sehingga dapat diketahui oleh banyak orang
secara cepat dan bebas. Terkait dengan
pengawasannya, Polda Riau selaku APH belum
memiliki Pokja siber. Sedangkan peran
masyarakat terhadap pengawasan dan
pencegahan tindak pidana ITE belum maksimal.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

56 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI