Page 74 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
7. Kejaksaan Negeri Terhadap kejadian pemutusan akses di Papua
Tebing Tinggi juga menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 40
ayat (2b) UU ITE perlu didahului dengan adanya
keputusan pernyataan keadaan bahaya oleh
Presiden walaupun menurut Presiden,
pemutusan akses tersebut dilakukan dalam
rangka tujuan kemanfaatan yaitu untuk
mencegah penyebaran berita bohong/hoaks,
hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan
berdasarkan SARA yang berpotensi
menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah
belah persatuan dan mengancam keamanan
negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan
Papua Barat dan dilakukan hanya terhadap
layanan data seluler.
8. Akademisi Fakultas Diharapkan Pemerintah Pusat Bahwa kewenangan Pemerintah untuk
Hukum Universitas lebih tegas dalam rangka melakukan pemutusan akses sebagaimana
Riau melakukan pemblokiran maupun diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2b)
pemutusan akses sebagaimana khususnya di provinsi Riau belum dilakukan, hal
diatur dalam ketentuan Pasal 40 ini dikarenakan locus delicti media elektronik
ayat (2b). terdapat diluar wilayah administrasi Riau.

Tabel 26.
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ketentuan UU ITE
NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Kejaksaan Agung Perlu lebih ditegaskan dalam UU Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait
Republik Indonesia ITE mengenai kedudukan dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dinyatakan
fungsi Informasi Elektronik bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
dan/atau Dokumen Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sebagai alat bukti yang sah dalam sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa
hukum acara pidana dan perdata “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
dan perlu adanya pengaturan Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam
kembali dalam UU ITE terkait rangka penegakan hukum atas permintaan
penyadapan (intersepsi) yang kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
dilakukan oleh APH. penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.
Akibat adanya Putusan MK ini, perlu dilakukan
revisi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE,
mengingat dalam putusan ini mencampur
adukan antara intersepsi sebagai suatu
perbuatan aktif yang melanggar hak asasi privasi
dengan kedudukan Infomasi dan/atau
Dokumen Elektronik sebagai “alat bukti
elektronik”.
Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 terkait
Pasal 31 ayat (4) UU ITE dinyatakan
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
putusan MK ini juga secara hukum telah
melampaui batas kewenangan MK dan telah

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

52 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI