Page 70 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
atas berita bohong di media sosial. Hal ini
dikarenakan APH tidak memahami apa yang
diatur dalam SKB, sehingga ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam SKB dalam
pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Di sisi
lain, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE
sudah tidak bisa digunakan untuk menjerat
berita bohong secara umum tersebut.

Tabel 23.
Permasalahan Pengaturan Delik Pidana Pinjaman Online Ilegal
(Pasal 29 jo. Pasal 45B)

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Kejaksaan Agung Bahwa implementasi Pasal 29 jo. Pasal 45B UU
Republik Indonesia ITE, khususnya terkait dengan pinjaman online
masuk dalam delik tindak pidana perbankan
(bank gelap) yang merupakan kewenangan OJK
dan Polri untuk melakukan penyidikannya.
Dalam hal debt collector pinjaman online
melakukan ancaman kekerasan dan tindakan
menakut-nakuti, maka penegakkan hukumnya
tergantung dari laporan korban yang
merupakan nasabah dari pinjaman online
tersebut.
2. Akademisi Fakultas Terkait adanya tindakan ancaman kekerasan
Hukum Universitas dan tindakan menakut-nakuti yang dilakukan
Airlangga oleh debt collector pinjaman online, disebabkan
oleh tidak diawasi keberadaan fintech oleh OJK
secara menyeluruh. Sehingga pinjaman online
yang bahkan tidak sesuai dengan ketentuan OJK
marak ada di Indonesia. Oleh karena itu,
tindakan perusahaan pinjaman online dengan
menggunakanan acaman kekerasan oleh debt
collector luput dari pengawasan OJK.
Adapun kendala yang dialami untuk
penegakan hukum debt collector fintech adalah
karena, sebagai berikut:
a. tidak adanya payung hukum yang mengatur
khusus pinjaman online illegal;
b. server fintech pinjaman online illegal
biasanya ada diluar negeri;
c. korban malu atau tidak mau melaporkan
ancaman kekerasan yang dilakukan oleh
debt collector.
3. Kepolisian Daerah Pihak kepolisian melakukan cyber patrol
Jawa Timur terhadap website pinjaman online ilegal. Dan
dari pihak OJK menginformasikan kepada
masyarakat terkait website pinjaman online
yang legal dan terdaftar pada OJK.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

48 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI