Page 69 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
(incitement) untuk melakukan diskriminasi,
permusuhan, atau kekerasan. Adapun
ketentuan pasal ini sebaiknya tidak berlaku
untuk hate speech yang ditujukan untuk
individu, karena tindakan kebencian atau
permusuhan dapat dikenakan ketentuan
pencemeran nama baik dan ketentuan fitnah.
2. Badan Reserse Perlu adanya penjelasan lebih
Kriminal Kepolisian lanjut terkait dengan frasa
Negara Republik “antargolongan” yang seharusnya
Indonesia ada batasan terperinci sehingga
tidak menjadikan multitafsir
dikalangan penegak hukum dan
ahli.
3. Akademisi Fakultas Dilihat secara an sich, Pasal 28 ayat (2) UU ITE
Hukum Universitas merupakan merupakan duplikasi pasal-pasal
Airlangga KUHP dan akan mengakibatkan adanya
disharmoni. Potensi disharmoni adalah pada
ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 28
ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan
Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP.
4. Kepolisian Daerah Frasa “menyebarkan” telah Terdapat potensi disharmoni antara Pasal 28
Riau dijabarkan dalam SKB yang pada ayat (2) UU ITE dengan Pasal 156, Pasal 156a,
intinya merupakan tindakan dan Pasal 157 ayat (1) KUHP mengingat frasa
penyebaran dengan “menyebarkan” masih terdapat multi tafsir
menggunakan komputer atau dimana dapat diartikan menyebarkan secara
sistem elektronik lainnya, namun langsung dari orang ke orang/banyak orang,
sebaiknya SKB tersebut atau menyebarkan melalui komputer atau
ditindaklanjuti dengan perubahan sistem elektronik lainnya. Sementara pada
UU ITE. Penjelasan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak
menjelaskan mengenai frasa “menyebarkan”
tersebut.
5. Kejaksaan Negeri Kota Ketentuan dalam UU ITE Bahwa yang disebutkan di dalam ketentuan
Mojokerto seharusnya memberikan Pasal KUHP sebenarnya lebih jelas dan tidak
penjelasan lagi mengenai apa multitafsir dibandingkan dengan ketentuan
yang dimaksud dengan golongan, Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mana unsur antar
mengingat unsur ini di tempatkan golongan malah ditempatkan sebagai dasar dari
dalam posisi yang setara dengan pernyataan kebencian atau permusuhan
unsur suku, agama, dan ras. tersebut dan bukannya sebagai subyek dari
pernyataan kebencian atau permusuhan
tersebut diarahkan.
6. Kejaksaan Negeri Sebaiknya dilakukan revisi UU ITE Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE frasa
Kabupaten Kampar yang memuat tentang definisi “menyebarkan informasi” memiliki makna yang
frasa “menyebarkan Informasi” terlalu luas namun sudah terdapat batasan
sehingga menciptakan kepastian terhadap frasa “menyebarkan informasi” dalam
hukum. SKB Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI
tentang pedoman implementasi UU ITE
7. Dinas Komunikasi dan Terkait Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dalam SKB
Informatika Provinsi antara Kominfo, Kejagung dan Kapolri
Sumatera Utara ditegaskan bahwa berita bohong tidak berlaku
secara umum, namun hanya diperuntukkan
untuk e-commerce. Sebaliknya, yang dikenakan
UU ITE selama ini adalah berita bohong secara
umum, dan masyarakat yang saling melaporkan
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 47