Page 72 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran
kewajiban tersebut.
3. Akademisi Fakultas Sebaiknya ketentuan ini Terkait kata “wajib” dalam Pasal 40 ayat (2a) UU
Hukum Universitas menggunakan kata “harus” ITE, jika dirunut dari konsep tanggung jawab
Airlangga mengingat kemajuan teknologi pemerintah maka pemerintah mempunyai
yang semakin pesat, dan jika kewajiban untuk melakukan pengawasan dan
pemerintah tidak mau terbebani penanganan. Oleh karenanya, konsep kata
dengan gugatan masyarakat ke wajib (must) dengan konsep kata harus (shall)
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki konsekuensi yang berbeda. Kata wajib
(PTUN) maka pilihan kata “harus” (must) di dalam ketentuan peraturan
adalah solusinya. perundang-undangan jika tidak memiliki
konsekuensi hukum maka seseorang dapat
mengajukan gugatan kepada pemerintah
melalui PTUN, sedangkan kata harus (shall)
memiliki konsekuensi pada kemampuan untuk
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4. Kejaksaan Negeri Implementasi ketentuan Pasal 40 Ketentuan Pasal 40 ayat (2a) UU ITE dikaitkan
Kabupaten Tebing ayat (2a) UU ITE perlu didahului dengan adanya Putusan PTUN Nomor
Tinggi dengan adanya keputusan 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, pada satu sisi
pernyataan keadaan bahaya oleh menunjukkan bahwa pemerintah tidak
Presiden untuk mencegah melakukan intervensi terhadap penegakan
penyebaran berita hukum. Namun pada sisi lain, dengan adanya
bohong/hoaks, hasutan, ujaran kejadian pemutusan akses di Papua
kebencian atau permusuhan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat
berdasarkan suku, ras, agama, (2a) UU ITE perlu didahului dengan adanya
dan antar-golongan (SARA) yang keputusan pernyataan keadaan bahaya oleh
berpotensi menimbulkan Presiden walaupun menurut Presiden,
kerusuhan yang dapat pemutusan akses tersebut dilakukan dalam
memecahbelah persatuan dan rangka tujuan kemanfaatanya itu untuk
mengancam keamanan negara. mencegah penyebaran berita bohong/hoaks,
hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan
berdasarkan SARA yang berpotensi
menimbulkan kerusuhan yang dapat
memecahbelah persatuan dan mengancam
keamanan negara khususnya diwilayah Provinsi
Papua dan Papua Barat dan dilakukan hanya
terhadap layanan data seluler.

Tabel 25.
Kewenangan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
(Pasal 40 ayat (2b))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Direktorat Tata Kelola Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak mengatur secara
Aplikasi Informatika spesifik kewenangan Pemerintah dalam hal
dan Pengelolaan melakukan pemutusan akses di satu area,
Media Kominfo melainkan memberikan kewenangan untuk
melakukan pemblokiran konten yang melanggar
hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya
mengacu pada PP 71/2019 dan Permen Kominfo

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

50 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI