Page 71 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
Pelaksanaan hal tersebut masih mengalami
kendala yaitu:
a. Kurang ketatnya aturan terkait pinjaman
online sehingga sangat mudah dan
menjamurnya pinjaman online yang tidak
mengikuti aturan OJK;
b. Masyarakat belum teredukasi dengan baik
berkaitan dengan pinjaman online yang
sesuai dengan aturan;
c. Tidak terdapat sanksi tegas;
d. Ketidakjelasan terkait aturan pinjaman
online yang memberikan pinjaman.
4. Kejaksaan Negeri Kota Masyarakat yang menjadi korban Bahwa terkait penegakan hukum pinjaman
Mojokerto tindakan debt collector dapat online, tindakan debt collector yang melakukan
secara proaktif melaporkan pengancaman ataupun menakut-nakuti debitur
kepada pihak berwajib, sehingga pinjaman online, melalui pesan singkat, aplikasi
pihak berwajib dapat melindungi whatsapp, telegram, ataupun media sosial
kepentingan korban. lainnya sudah masuk kedalam tahap yang
meresahkan dan mengganggu ketertiban dan
keamanan masyarakat. Mengingat perjanjian
yang dilakukan oleh debitur dan perusahaan
yang memberikan pinjaman online merupakan
ranah privat, maka pengawasan terhadap
tindakan debt collector yang berpotensi
menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk menagih pinjaman online
cenderung tidak bisa dilakukan. Penegakan
hukum baru dapat dilakukan apabila ada
pengaduan dari korban kekerasan atau
ancaman dari debt collector.

Tabel 24.
Kata “Wajib” Dalam Ketentuan Pasal 40 ayat (2a) UU ITE
(Pasal 40 ayat (2a))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Direktorat Tata Kelola PP 71/2019 dan Permen Kominfo No 5 Tahun
Aplikasi Informatika 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
dan Pengelolaan Lingkup Privat Privat (Permen Kominfo 5/2020)
Media Kominfo mengatur lebih lanjut Pasal 40 ayat (2b) UU ITE
mengenai pemutusan akses, dimana PSE
memiliki kewajiban untuk moderasi konten.
Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak mengatur secara
spesifik kewenangan Pemerintah untuk
melakukan pemutusan akses di satu area,
melainkan memberikan kewenangan untuk
melakukan pemblokiran konten yang melanggar
hukum.
2. Akademisi Fakultas Sebaiknya kata "wajib" dalam Terkait dengan kata “wajib” dalam ketentuan
Hukum Universitas ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU Pasal 40 ayat (2a) UU ITE dirasa kurang tepat
Indonesia ITE diubah menjadi kata "harus". karena tidak dibarengi dengan adanya

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 49