Page 73 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
Nomor Permen Kominfo 5/2020 sebagai
peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut
terkait ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE
dalam pemutusan akses dimana PSE memiliki
kewajiban untuk moderasi konten.
2. Badan Reserse Terkait PSE berada di luar negeri, Penyidik Polri
Kriminal Kepolisian akan mengajukan kepada Kominfo untuk
Negara Republik melakukan pemblokiran. Pemblokiran yang
Indonesia dilakukan oleh Kominfo hanya berlaku ketika
pengguna internet menggunakan IP Addres
Indonesia, tetapi jika menggunakan VPN/IP
Address luar negeri maka konten tersebut masih
dapat diakses, sebaiknya Kominfo tidak hanya
melakukan pemblokiran berdasarkan nama
domain saja, tetapi juga terhadap IP Address
Public yang digunakan dan perubahannya.
3. Akademisi Fakultas Implementasi Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang
Hukum Universitas dilakukan Diskominfo Jatim lebih banyak ke
Airlangga penutupan akses website yang mengandung
pornografi. Untuk hambatan yang dialami di
Provinsi Jawa Timur adalah penafsiran konsep
melanggar hukum yang masih belum jelas dan
berpotensi menimbulkan polemik di
masyarakat.
4. Kejaksaan Negeri Kota Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan
Mojokerto Pasal 40 ayat (2b) UU ITE di Kota Mojokerto,
adalah belum dibentuknya Satgas dan belum
adanya SOP untuk melaksanakan kewenangan
pengawasan dan penindakan di bidang ITE,
sehingga kewenangan Pemerintah Kota untuk
melakukan pemutusan akses terhadap
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar hukum, belum terlaksana dengan
baik.
5. Dinas Komunikasi Untuk mempercepat proses Mengenai pemutusan akses terhadap informasi
Informatika dan pemutusan akses terhadap elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
Statistik Provinsi Riau informasi elektronik dan/atau memiliki muatan yang melanggar hukum, pada
dokumen elektronik yang implementasinya dilaksanakan oleh Kominfo
memiliki muatan pelanggaran bukan pada Diskominfotik Riau.
hukum, diharapkan Dinas
Komunikasi, Infromatika, dan
Statistik Provinsi Riau
(Diskominfotik Riau) diberikan
kewenangan.
6. Dinas Komunikasi dan Diskominfo Sumut tidak memiliki kewenangan
Informatika Provinsi untuk memutus akses internet sebagaimana
Sumatera Utara ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE,
karena kewenangan tersebut mutlak dimiliki
Pemerintah Pusat. Diskominfo Sumut hanya
bisa mengadukan kepada Kominfo jika terdapat
konten yang bermuatan melanggar hukum, dan
sosialisasi kepada masyarakat untuk
melaporkan ke layanan lapor Kominfo.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 51