Page 68 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
menuduh, ditempat umum, delik
aduan mutlak, dan korban adalah
naturlijk person atau bukan badan
hukum. Berlakunya SKB tersebut
tidak bertentangan dengan UU
ITE, tapi memperjelas untuk
penanganan kasus.
2. Badan Reserse Perlu diatur secara rinci unsur
Kriminal Kepolisian pidana pengancaman dan
Negara Republik pemerasan seperti yang diatur
Indonesia dalam Pasal 368 KUHP mengenai
memaksa dengan kekerasan atau
ancaman dengan kekerasan
untuk memberikan barang dan
Pasal 369 KUHP mengenai
ancaman akan menista/ancaman
membuka rahasia.
3. Akademisi Fakultas Terdapat potensi disharmoni Ancaman yang diatur dalam ketentuan Pasal 27
Hukum Universitas antara ketentuan Pasal 27 ayat (4) ayat (4) UU ITE ini bukan ancaman kekerasan
Sumatera Utara UU ITE dengan Pasal 368 KUHP. terhadap pihak yang diancam, melainkan hanya
ancaman biasa. Sementara ancaman yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 368 KUHP
lebih kepada ancaman kekerasan, sehingga
ketentuan Pasal 368 KUHP lebih dekat
pengertian dan maksudnya dalam ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal
29 UU ITE.
4. Akademisi Fakultas Pasal 368 KUHP hanya mengancam satu pidana
Hukum Universitas pokok, yaitu pidana penjara maksimal 9
Riau (sembilan) tahun, sedangkan pada Pasal 27 ayat
(4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE ancaman pidana
badan hanya 6 (enam) tahun penjara, dan
pidana denda maksimum Rp 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dengan sistem pemidanaan
bersifat kumulatif alternatif.

Tabel 22.
Larangan Perbuatan Menyebarkan Ujaran Kebencian (Hate Speech)
(Pasal 28 ayat (2))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Institute For Criminal Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengaburkan dimensi
Justice ruang konseptual dari Pasal 156-Pasal 157 KUHP
karena mengandung unsur “individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu” berdasarkan
konsep “antargolongan” yang ada pada UU ITE,
hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 156-157 KUHP. Ketentuan
Hate speech/ujaran kebencian dalam UU ITE
perlu diatur dalam kualifikasi yang lebih jelas,
dimana antargolongan/kelompok masyarakat
harus terbukti memenuhi unsur hasutan
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

46 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI