Page 63 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
yang berada dalam website mengatur delik formil sedangkan delik
illegal di Provinsi Jawa Timur materiilnya mengacu pada Pasal 303 KUHP.
yaitu dengan mengedepankan
peranan dari Kominfo untuk
melakukan blokir terhadap
website atau aplikasi yang
bermuatan perjudian.
6. Kepolisian Daerah Ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo.
Sumatera Utara Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang
mengatur mengenai ancaman
pidana perjudian online yang
dikaitkan dengan Pasal 303 KUHP,
diharapkan agar pengaturan
ancaman hukumannya dapat
diselaraskan.
7. Kejaksaan Negeri Kota Ancaman pidana penjara pada Pasal 27 ayat (2)
Mojokerto jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE lebih rendah
dibandingkan dengan KUHP adalah tidak sesuai,
mengingat dampak buruk dari perjudian online
yang jauh lebih besar dan berbahaya
dibandingkan perjudian konvensional dimana
situs penyedia layanan judi online rentan
terhadap serangan malware dan virus yang
dapat mencuri data pribadi penjudi/pengguna
situs tersebut.
8. Kejaksaan Negeri Seiring berjalannya waktu hukum mengalami
Kabupaten Kampar perkembangan, dengan melihat pemidanaan
yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45
ayat (2) UU ITE kurang relevan dengan kondisi
perkembangan hukum saat ini dibandingkan
dengan pemidanaan yang diatur dalam Pasal
303 KUHP. Sehingga adanya perbedaan
tersebut tentunya akan menimbulkan
disharmoni. Dalam prakteknya APH lebih
cenderung menggunakan ketentuan KUHP
walaupun dalam sisi pembuktian bisa juga
dijerat dengan ketentuan pasal dalam UU ITE.
9. Akademisi Fakultas Pasal 303 KUHP mengatur terkait perjudian
Hukum Universitas secara nyata ditengah masyarakat dengan
Riau bentuk yang beragam, sedangkan Pasal 27 ayat
(2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur terkait
perjudian di dunia maya. Hal ini menimbulkan
disharmoni ditinjau dari segi perbuatan.
Kemudian disharmoni lain terlihat pada sistem
pemidanaan, pada KUHP sistem pemidanaan
bersifat alternatif. Sedangkan pada UU ITE
kumulatif alternatif dan besaran ancaman
pidana juga terdapat perbedaan yang mencolok
diantara kedua ketentuan ini, pidana penjara
pada KUHP cukup tinggi maksimum 10 (sepuluh)
tahun, sedangkan pada UU ITE hanya 6 (enam)
tahun. Namun dari segi pidana denda, UU ITE
lebih tinggi yaitu Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah), sedangkan pada KUHP
maksimum hanya Rp.25.000.000,00 (dua puluh
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 41