Page 60 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
9. Akademisi Fakultas Perlu diberikan penjelasan Ketentuan terkait melanggar kesusilaan dalam
Hukum Universitas berdasarkan kriteria yang Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat berdampak
Riau mencakup batasan secara umum, multitafsir hal ini dikarenakan konteks
ataupun kriteria yang disesuaikan melanggar kesusilaan berbeda-beda di setiap
dengan kondisi daerah tertentu daerah.
yang bertujuan untuk
menghindari seseorang dari
laporan pidana akibat
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.

Tabel 18.
Kekerasan Berbasis Gender Online
(Pasal 27 ayat (1))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Akademisi Fakultas Perlu adanya pembedaan antara
Informatika perbuatan/tindakan “speak up” atau
Universitas Telkom perbuatan/tindakan angkat bicaranya korban
terhadap kekerasan berbasis gender online yang
dialaminya dengan perbuatan pencemaran
nama baik. Pembedaan tersebut diperlukan
karena korban kekerasan berbasis gender online
seringkali dilaporkan balik oleh pelaku dengan
dalih pelanggaran kesusilaan dan pencemaran
nama baik.
2. Kejaksaan Agung Revisi atau penghapusan Implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam hal
Republik Indonesia ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE kasus kekerasan berbasis gender online yang
merupakan hal yang tidak tepat. menjadikan korban sebagai tersangka dalam
Pada saat ini solusi guna delik UU ITE merupakan kekeliruan dalam
menangani permasalahan proses penegakan hukum. Hal tersebut terjadi
kekerasan berbasis gender online akibat kurangnya pemahaman APH dalam
yang dibutuhkan adalah menafsirkan ketentuan UU ITE, dan bukan
sosialisasi UU ITE kepada APH dikarenakan substansi dalam UU ITE.
maupun kepada masyarakat
umum, sehingga dapat
menyelaraskan pemahaman
mengenai ketentuan kesusilaan,
penghinaan, dan pencemaran
nama baik dalam UU ITE.
3. Badan Reserse Perlu diaturnya ketentuan
Kriminal Kepolisian mengenai kekerasan gender
Negara Republik secara online karena efek yang
Indonesia ditimbulkan sangat luas dan lama
khususnya terkait kondisi
kejiwaan seseorang sebagai
korban.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

38 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI