Page 58 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
UU Pornografi tidak lagi relevan ketika
sudah ada Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena
semua perbuatan dalam UU Pornografi dapat
dipidana dengan UU ITE. Dalam konsep hukum
pidana jika ada suatu perbuatan yang sama
dapat dipidana dengan dua delik maka terjadi
tumpang tindih yang mana hal tersebut
melanggar prinsip hukum pidana.
Dalam kasus penyebaran video pornografi,
UU ITE dinilai terlalu fokus terhadap
pendekatan mentransmisikan,
mendistribusikan, dan membuat dapat diakses
oleh publik sehingga seringkali
mengenyampingkan hak privasi dari korban
yang pada awalnya membagikan video untuk
kebutuhan pribadi. Hal ini bertentangan dengan
ketentuan UU Pornografi yang
memperbolehkan pembagian atau
penyimpanan video pornografi apabila
bertujuan untuk kebutuhan pribadi.
3. Akademisi Fakultas Dalam “klausul kesusilaan” perlu
Informatika adanya sistem panel untuk
Universitas Telkom menentukan suatu konten masuk
ke dalam klausal kesusilaan atau
tidak, terutama untuk
permasalahan kesusilaan yang
non-pornografi karena kesusilaan
ini masih dalam wilayah “abu-
abu”, misalnya ucapan kasar
dikomunitas tertentu dan hal-hal
tidak etis yang subjektif yang
masih harus diformulasikan lagi.
4. Direktorat Bahwa permasalahan sanksi dalam UU ITE
Pengendalian Aplikasi baiknya menggunakan sanksi sosial atau
Informatika Kominfo sejenisnya dengan pertimbangan lain yang tidak
selalu dengan sanksi penjara namun hendaknya
dalam UU ITE dimunculkan pidana ringan saja.
Kesusilaan itu tidak sama dengan pornografi
karena kedua undang-undang tersebut
disahkan pada kurun waktu yang bersamaan.
Dalam UU ITE, norma kesusilaan digunakan
tidak hanya mencakup pornografi, tetapi untuk
norma kesusilaan yang bermakna lebih luas.
Dalam Pasal 27 ayat (1) termasuk juga pen-
transmisian tunggal, karena banyak kasus
kekerasan berbasis gender online digunakan
untuk kejahatan sehingga pasal ini tetap
dipertahankan meski banyak Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang meminta pasal ini untuk
direvisi karena frasa “melanggar kesusilaan”
tidak dijelaskan atau di definisikan di UU ITE
sehingga, menurut LSM menimbulkan
multitafsir.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

36 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI