Page 57 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
penyelenggara sistem elektronik di Provinsi
Jawa Timur.
4. Akademisi Fakultas Perlu ada penegasan dalam “hal Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU ITE tidak
Hukum Universitas apa dan bagaimana” atau “suatu menjelaskan frasa “sudah tidak relevan” dalam
Sumatera Utara keadaan/kondisi” atau “sejak penjelasan pasal tersebut, sehingga akan
kapan” yang wajib menyediakan menimbulkan multifasir dikemudian hari.
mekanisme penghapusan Menurut AKBP Bambang Rubiyanto, S.Ik., M.H.
informasi elektronik dan/atau selaku Kasubdit Cyber Crime Kepolisian Daerah
dokumen elektronik. Sumatera Utara (Polda Sumut) sampai saat ini
belum menjadi kendala yang sangat
mengganggu dalam implementasi sensor
informasi dalam melindungi hak privasi dan
data pribadi masyarakat.
5. Akademisi Fakultas Perlu dijelaskan dengan tegas Bahwa informasi elektronik atau dokumen
Hukum Universitas jangka waktu konteks elektronik yang sudah tidak relevan
Riau informasi/dokumen elektronik sebagaimana termuat didalam Pasal 26 ayat (4)
yang dianggap sudah tidak UU ITE belum memberikan kepastian dan
relevan guna menghindari pihak- jaminan bagi setiap orang yang telah
pihak terkait dari persoalan menghapus dokumen/informasi elektronik.
hukum.

Tabel 17.
Larangan Perbuatan Menyebarkan Muatan Yang Melanggar Kesusilaan
(Pasal 27 ayat (1))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Kejaksaan Agung Tidak adanya definisi “kesusilaan” dalam Pasal
Republik Indonesia 27 ayat (1) UU ITE adalah hal yang tepat, karena
sesungguhnya kesusilaan merupakan suatu
norma yang tidak dapat ditafsirkan secara
universal dan tergantung pada budaya dan adat
istiadat suatu suku bangsa. Sebagai contoh,
kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Aceh
yang mengacu pada syariat Islam tentunya
berbeda dengan kesusilaan yang berlaku dalam
masyarakat yang tidak mengacu pada syariat
Islam. Oleh karenanya, pendefinisian kesusilaan
yang rigid dalam UU Pornografi tidak selaras
dengan keberagaman nilai/rasa kesusilaan yang
ada dalam masyarakat Indonesia.
2. Institute For Criminal Pasal 27 ayat (1) UU ITE perlu Konteks kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP
Justice dikembalikan ke logika sangat melekat kepada locus (tempat) sehingga
pembentuk undang-undang yang harus diberikan batasan kesusilaan yang jelas
pada awalnya menitikberatkan karena UU ITE bersifat borderless dan tidak
pada ketentuan pornografi. dapat menggantikan ketentuan Pasal 281 KUHP.
Perbedaan setiap locus dalam menyikapi
kualifikasi tindakan pornografi menyebabkan
tidak lagi relevan apabila suatu tindakan yang
sifatnya non-pornografi dikenakan Pasal 27 ayat
(1) UU ITE karena pada dasarnya masih sulit
untuk mendefinisikan perbedaan tindakan
pornografi atau non-pornografi dalam konteks
UU ITE.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 35