Page 62 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
2. Akademisi Fakultas Sanksi dalam UU ITE dihapuskan
Informatika dan merujuk kepada sanksi pada
Universitas Telkom KUHP.

3. Kejaksaan Agung Ketentuan perjudian dalam UU
Republik Indonesia ITE perlu direvisi, mengingat
moral hazard yang ditimbulkan
oleh judi online lebih besar
daripada judi konvensional. Bila
judi konvensional pelaku harus
datang langsung kelokasi
perjudian, sehingga memerlukan
waktu khusus bagi para pemain
untuk datang ke lokasi, dan
penindakannya lebih mudah
karena pelaku dan pemain ada
dalam satu tempat, maka judi
online dapat dilakukan dari
tempat manapun dan tidak perlu
terjadi pertemuan secara fisik.
Dalam pembahasan Surat
Keputusan Bersama (SKB) antar
Departemen dan Lembaga yang
diinisiasi oleh Kementerian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Republik
Indonesia sudah disepakati agar
ancaman pidana terhadap judi
online diperberat.
4. Badan Reserse Perlu adanya penyelerasan Pengaturan mengenai perjudian dalam KUHP
Kriminal Kepolisian ketentuan dalam UU ITE untuk dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat menimbulkan
Negara Republik diberikan pidana yang lebih disharmoni, dimana perjudian online lebih
Indonesia besar/atau sama dengan pidana menimbulkan kerusakan moral bangsa yang
perjudian yang ada di KUHP yaitu lebih besar jika dibanding dengan perjudian di
10 (sepuluh) tahun atau lebih. dunia nyata. Ketentuan Pasal 303 KUHP lebih
mengatur kepada bandar atau penyelenggara
yang memberikan fasilitas perjudian yang dapat
dipidana, untuk pemain dikenakan dengan Pasal
303 bis. Sedangkan perbuatan pidana dalam
Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diancam kepada
pembuat website perjudian tersebut,
perusahaan jasa penyedia layanan internet
tempat dominan judi tersebut diregistrasi dan di
hosting, perusahaan yang mempromosikan
iklan tersebut (adware/advertising ware).
5. Kepolisian Daerah - Dengan adanya ancaman Bahwa pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat
Jawa Timur hukuman pidana UU ITE (2) UU ITE mengatur ancaman pidana penjara
dengan KUHP yang tidak yang lebih ringan dibandingkan KUHP,
selaras, maka perlu dilakukan sedangkan pidana denda dalam UU ITE
harmonisasi antara UU ITE diberikan ancaman yang lebih berat
dengan KUHP agar tidak dibandingkan KUHP. Terkait dengan adanya
tumpang tindih. perbedaan ancaman pidana dalam UU ITE
- Penegakan hukum dalam dengan KUHP berpotensi disharmoni karena
memberantas perjudian online ketentuan dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE hanya

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

40 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI