Page 59 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
5. Badan Reserse Frasa “melanggar kesusilaan”
Kriminal Kepolisian dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE
Negara Republik perlu diberikan penjelasan lebih
Indonesia rinci dalam pengertian ITE,
sehingga tidak menimbulkan
multitafsir.
6. Akademisi Fakultas Pada mulanya Pasal 27 ayat (1) UU ITE dibuat
Hukum Universitas sebagai lex specialis dari KUHP, dimana
Airlangga ketentuan UU ITE ini berfokus pada perbuatan
mentransmisikan dan bukan pada tindak
kesusilaan itu sendiri. Sehingga perbuatan
kesusilaan dalam dunia digital dapat di-juncto-
kan dengan ketentuan kesusilaan dalam KUHP.
Dilihat dari sifat virtual UU ITE, maka ada dua
bentuk konsep kesusilaan yang bisa digunakan:
a. Konten yang dianggap tidak sesuai dengan
norma kesopanan yang ditransmisikan
melalui jaringan sistem informasi (computer
as an object of violation decency)
b. Informasi yang dianggap tidak sesuai
dengan norma kesopanan yang
ditransmisikan melalui jaringan sistem
informasi (virtual) yang akibatnya pada
kegiatan non-virtual yang dianggap
melanggar norma kesopanan (computer as
a tool of violation decency).
c. Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan
duplikasi dari ketentuan dalam UU
Pornografi dengan maksud perumusan yang
sama. Dalam dokumen pembahasan
ditemukan maksud pembentukan Pasal 27
ayat (1) UU ITE adalah sama dengan UU
Pornografi yakni untuk menjerat pornografi.
Hal tersebut telah difasilitasi didalam Pasal
4 huruf f UU Pornografi. Duplikasi dan unsur
pasal multitafsir melanggar prinsip dasar
dalam hukum pidana: lex certa (artinya
hukum pidana tersebut harus tertulis), lex
certa (artinya rumusan delik pidana itu
harus jelas), lex stricta (artinya rumusan
pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada
analogi).
7. Kepolisian Daerah Dibutuhkannya penjelasan lebih Terkait frasa “melanggar kesusilaan” yang
Sumatera Utara spesifik terkait frasa “melanggar terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU
kesusilaan” yang tidak memiliki ITE tidak memiliki definisi atau penjelasan di
definisi atau penjelasan di dalam dalam UU ITE yang spesifik sehingga berpotensi
UU ITE agar tidak menimbulkan menimbulkan multitafsir.
multitafsir dalam
implementasinya.
8. Dinas Komunikasi dan Seharusnya ketentuan yang Frasa kesusilaan telah sesuai dengan KUHP
Informatika Provinsi terdapat didalam Pasal 27 ayat (1) namun masih menjadi polemik karena bersifat
Jawa Timur UU ITE terkait kesusilaan multitafsir.
diberikan penjelasan yang lebih
spesifik dan deskriptif.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 37