Page 54 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 54

Tabel 14.
                                        Peran Serta Masyarakat Terkait Data Pribadi
                                                    (Pasal 26 ayat (1))

              NO       PEMANGKU                  MASUKAN                           KETERANGAN
               .      KEPENTINGAN
              1.    Akademisi   Fakultas                              Terkait data pribadi  seperti tercantum dalam
                   Informatika                                        Pasal  26  ayat  (1)  UU  ITE,  masih  terdapat
                   Universitas Telkom                                 kendala  terutama  bagi  sebagian  besar
                                                                      masyarakat  Indonesia  yang  belum  peduli
                                                                      terhadap data pribadinya  dan tidak mengikuti
                                                                      perkembangan    teknologi.   Untuk   itu
                                                                      diperlukan   edukasi   kepada   perangkat
                                                                      masyarakat  untuk  tertib  dalam  mengelola
                                                                      data  pribadi  terutama  untuk  perlindungan
                                                                      aksesnya,  edukasi  tersebut  dapat  dilakukan
                                                                      melalui   simpul   masyarakat   seperti
                                                                      Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
                                                                      Karang Taruna dan sejenisnya.
              2.    Direktorat Tata  Kelola                           Dalam  pelaksanaannya  selama  ini  masih
                   Aplikasi   Informatika                             terdapat  kendala  terutama  bagi  sebagian
                   dan      Pengelolaan                               besar  masyarakat  Indonesia  yang  belum
                   Media Kominfo                                      peduli  terhadap  data  pribadinya  untuk  itu
                                                                      Kominfo telah melakukan beberapa program
                                                                      untuk meningkatkan literasi masyarakat, salah
                                                                      satunya mengenai perlindungan data pribadi
                                                                      khususnya  terkait  pentingnya  persetujuan
                                                                      untuk  penggunaan  data  pribadi  dan  serta
                                                                      pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak
                                                                      untuk tidak memberikan data pribadinya serta
                                                                      konsekuensi  jika  data  miliknya  diberikan
                                                                      kepada orang lain.
              3.    Otoritas       Jasa                               Pasal   26   ayat   (1)   UU   ITE   dalam
                   Keuangan                                           implementasinya menunjukkan bahwa masih
                                                                      terdapat  masyarakat  sekaligus  konsumen
                                                                      yang   belum    memahami     pentingnya
                                                                      perlindungan data pribadi, hal ini nampak dari
                                                                      masih  adanya  kasus  dimana  konsumen
                                                                      menyerahkan  PIN  dan  kode  One  Time
                                                                      Password  (OTP)  yang  harus  dirahasiakan
                                                                      kepada  pihak  lain  atau  orang  yang  tidak
                                                                      berhak sehingga disalahgunakan padahal PIN
                                                                      dan  kode  OTP  tersebut  merupakan  bentuk
                                                                      persetujuan  konsumen  dalam  melakukan
                                                                      transaksi   secara   online.   Menyikapi
                                                                      permasalahan tersebut, OJK dan Pelaku Usaha
                                                                      Jasa   Keuangan   (PUJK)   perlu   lebih
                                                                      meningkatkan  pemberian  pemahaman  bagi
                                                                      masyarakat  sekaligus  konsumen  mengenai
                                                                      pentingnya  menjaga  privasi  data  melalui
                                                                      edukasi literasi digital.
              4.    Dinas  Komunikasi  dan  Berkaitan  dengan  data  yang  Berkaitan dengan implementasi Pasal 26 ayat
                   Informatika   Provinsi  tersebar   terutama   dalam  (1)  UU  ITE,  di  Provinsi  Jawa  Timur  belum
                   Jawa Timur           kaitannya   dengan   pinjaman  dilakukan sosialisasi perlindungan data pribadi
                                        online,  perlu  untuk  dilakukan  secara  massif.  Saat  ini  sosialisasi  Internet
                                        penertiban   terkait   pinjaman  Sehat  oleh  Diskominfo  Jatim  baru  dilakukan
                                        online  yang  tidak  berizin  melalui  pada tingkat universitas.
                                                                               Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
                             Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

                  32                                      Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
                                                                                                  Jenderal DPR RI
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59