Page 50 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

BAB III
HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU ITE dilakukan melalui diskusi
berdasarkan daftar pertanyaan mengenai penyelenggaraan hukum ITE kepada pemangku
kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut
meliputi akademisi, kementerian, instansi vertikal di lingkungan kementerian, unsur pemerintah
daerah provinsi, unsur pemerintah daerah kabupaten, dan lembaga swadaya masyarakat.

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dikelompokkan
sebagai masukan terhadap penyelenggaraan hukum ITE sebagaimana dimuat dalam Tabel 11
sampai dengan Tabel 29, sebagai berikut:

Tabel 11.
Informasi Elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti
(Pasal 5 ayat (2))

PEMANGKU
NO. MASUKAN KETERANGAN
KEPENTINGAN
1. Akademisi Fakultas Terdapat multitafsir Pasal 5 ayat (2) UU ITE terkait
Hukum Universitas informasi/dokumen elektronik sebagai perluasan dari
Indonesia alat bukti petunjuk atau menjadi alat bukti lain yang
berdiri sendiri, yaitu:
- Alat bukti petunjuk memperlihatkan adanya
kesesuaian konten dengan konten pada alat bukti
lainnya.
- Jika sebuah informasi/dokumen elektronik membuat
terang suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana,
informasi/dokumen elektronik tersebut telah menjadi
alat bukti sendiri yang mandiri. Namun perlu
dipastikan terlebih dahulu bahwa sistem elektronik
yang digunakan beroperasi sebagaimana mestinya.
Dengan demikian hakim tidak dapat menampik suatu
bukti hanya karena bentuknya elektronik.
Terdapat beberapa pengaturan yang secara jelas
menyatakan informasi/dokumen elektronik sebagai alat
bukti:
- UU Tipikor menyatakan bahwa semua
informasi/dokumen elektronik hanya merupakan
perluasan dari alat bukti petunjuk.
- Pasal 73 UU TPPU dan Pasal 29 UU TPPO menyatakan
bahwa informasi/dokumen elektronik dapat menjadi
alat bukti yang berdiri sendiri.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

28 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI