Page 47 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 47
PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU-
UU ITE Tahun 2008 UU ITE Tahun 2016
VIII/2010
Indonesia, pengaturan
mengenai penyadapan
masih tersebar di beberapa
peraturan perundang-
undangan, sehingga
dibutuhkan regulasi yang
komprehensif dan tepat
untuk mengendalikan
sejumlah kewenangan yang
tersebar di beberapa
Undang-Undang.
● Mahkamah berpendapat
bahwasanya penyadapan
memang merupakan bentuk
pelanggaran terhadap rights
of privacy yang
bertentangan dengan UUD
1945. Rights of privacy
merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang dapat
dibatasi (derogable rights),
namun pembatasan atas
rights of privacy ini hanya
dapat dilakukan dengan
Undang-Undang,
sebagaimana ketentuan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
● Mahkamah menilai perlu
adanya sebuah Undang-
Undang khusus yang
mengatur penyadapan pada
umumnya hingga tata cara
penyadapan untuk masing-
masing lembaga yang
berwenang. Bahwa
Peraturan Pemerintah tidak
dapat mengatur
pembatasan hak asasi
manusia. Bentuk Peraturan
Pemerintah hanya
merupakan pengaturan
administratif dan tidak
memiliki kewenangan untuk
menampung pembatasan
atas HAM, sehingga
Mahkamah memutuskan
Pasal 31 ayat (4)
bertentangan dengan Pasal
28J ayat (2) UUD 1945.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 25
