Page 46 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

UU ITE UU PORNOGRAFI POTENSI DISHARMONI

lama 6 (enam) tahun dan/ memperbanyak,
atau denda paling banyak Rp menggandakan,
1.000.000.000,00 (satu miliar menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor,
rupiah).
menawarkan,
memperjualbelikan,
menyewakan, atau
menyediakan pornografi
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam
miliar rupiah).

6. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010

Tabel 9.
Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010

PUTUSAN MK NOMOR 5/PUU-
UU ITE Tahun 2008 UU ITE Tahun 2016
VIII/2010
Pasal 31 ayat (4) Mengenai pengujian Pasal 31 Pasal 31 ayat (4)
ayat (4) Undang-Undang a quo,
Ketentuan lebih lanjut yang menurut para Pemohon Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara intersepsi frase “diatur dengan Peraturan mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada Pemerintah” dapat melanggar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan hak asasi dari para Pemohon ayat (3) diatur dengan undang-
Peraturan Pemerintah. dan berpotensi untuk undang.
disalahgunakan dan/atau
terjadinya kesewenang-
wenangan, Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:

● Norma pasal a quo dinilai
seharusnya diatur oleh
peraturan setingkat
Undang-Undang dan bukan
dengan Peraturan
Pemerintah. Hal ini
sebagaimana di beberapa
negara pengaturan
mengenai penyadapan
diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana,
antara lain di Amerika
Serikat, Belanda, dan
Canada, sedangkan di
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

24 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI