Page 42 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

UU ITE KUHP POTENSI DISHARMONI
Pasal 29 Pasal 335 ayat (1) Bahwa terdapat potensi
disharmoni dimana dalam Pasal
Setiap Orang dengan sengaja Diancam dengan pidana 29 jo. Pasal 45B UU ITE
dan tanpa hak mengirimkan penjara paling lama satu merumuskan pidana penjara
Informasi Elektronik dan/atau tahun atau denda paling maksimal 6 (enam) tahun
Dokumen Elektronik yang berisi banyak empat ribu lima ratus dan/atau denda maksimal Rp
ancaman kekerasan atau rupiah: 1.000.000.000,00, sedangkan
menakut-nakuti yang 1. barang siapa secara Pasal 335 ayat (1) KUHP
ditujukan secara pribadi.” melawan hukum memaksa mengatur pidana penjara yang
orang lain supaya lebih ringan yaitu penjara
Pasal 45B melakukan, tidak maksimal 1 tahun atau pidana
melakukan atau denda maksimal Rp 4.500,00.
Setiap Orang yang dengan membiarkan sesuatu, Selain itu pengenaan pidana
sengaja dan tanpa hak dengan memakai dalam UU ITE bersifat kumulatif
mengirimkan Informasi kekerasan, sesuatu dan alternatif, sedangkan di
Elektronik dan/atau Dokumen perbuatan lain maupun dalam KUHP diatur secara
Elektronik yang berisi ancaman perlakuan yang tak alternatif.
kekerasan atau menakut- menyenangkan, atau
nakuti yang ditujukan secara dengan memakai ancaman
pribadi sebagaimana dimaksud kekerasan, sesuatu
dalam Pasal 29 dipidana perbuatan lain maupun
dengan pidana penjara paling perlakuan yang tak
lama 4 (empat) tahun dan/ menyenangkan, baik
atau denda paling banyak terhadap orang itu sendiri
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus maupun orang lain;
lima puluh juta rupiah). 2. barang siapa memaksa
orang lain supaya
melakukan, tidak
melakukan atau
membiarkan sesuatu
dengan ancaman
pencemaran atau
pencemaran tertulis.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tabel 5.
Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan KUHAP
UU ITE KUHAP POTENSI DISHARMONI

Pasal 5 Pasal 184 Pasal 5 UU ITE
mengklasifikasikan Informasi
(1) Informasi Elektronik (1) Alat bukti yang sah ialah: Elektronik dan/atau Dokumen
dan/atau Dokumen a. keterangan saksi; Elektronik sebagai alat bukti
Elektronik dan/atau hasil b. keterangan ahli; hukum yang sah, sedangkan
cetaknya merupakan alat c. surat; dalam ketentuan Pasal 184
bukti hukum yang sah. d. petunjuk; KUHAP disebutkan 5 alat bukti
(2) Informasi Elektronik e. keterangan terdakwa. yang sah. Sehingga dengan
dan/atau Dokumen (2) Hal yang secara umum ditetapkannya ketentuan
Elektronik dan/atau hasil sudah diketahui tidak perlu informasi dan/atau dokumen
cetaknya sebagaimana dibuktikan. elektronik menjadi alat bukti
dimaksud pada ayat (1) hukum yang sah diluar 5 hal
merupakan perluasan dari yang telah disebutkan dalam

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

20 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI