Page 44 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

UU ITE KUHAP POTENSI DISHARMONI

sebelum hakim
menjatuhkan putusan.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Tabel 6.
Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan UU KPK

UU ITE UU KPK POTENSI DISHARMONI
Pasal 31 ayat (3) Pasal 12B ayat (1) Pasal 31 ayat (3) UU ITE
berpotensi disharmoni dengan
Ketentuan sebagaimana Penyadapan sebagaimana Pasal 12B ayat (1) UU KPK,
dimaksud pada ayat (1) dan dimaksud dalam Pasal 12 ayat dimana penyadapan dalam UU
ayat (2) tidak berlaku terhadap (1), dilaksanakan setelah ITE hanya mengatur secara
intersepsi atau penyadapan mendapatkan izin tertulis dari umum yang dapat melakukan
yang dilakukan dalam rangka Dewan Pengawas. penyadapan adalah kepolisian,
penegakan hukum atas kejaksaan, atau institusi lainnya
permintaan kepolisian, yang kewenangannya
kejaksaan, atau institusi ditetapkan berdasarkan
lainnya yang kewenangannya undang-undang dan dilakukan
ditetapkan berdasarkan dengan permintaan dalam
undang-undang. rangka penegakan hukum.
Sedangkan Pasal 12B ayat (1)
UU KPK setelah Putusan MK No.
70/PUU-XVII/2019 mengatur
penyadapan harus
diberitahukan kepada Dewan
Pengawas paling lambat 14 hari
setelah penyadapan dilakukan.
Diaturnya mekanisme
penyadapan dalam UU KPK
berpotensi disharmoni dengan
UU ITE yang tidak menjelaskan
mengenai proses setelah
kepolisian, kejaksaan, atau
institusi lainnya yang
berwenang melakukan
pengajuan permintaan terkait
pelaksanaan penyadapan
tersebut.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

22 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI