Page 49 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 49
PUTUSAN MK NOMOR
UU ITE Tahun 2008 UU ITE Tahun 2016
20/PUU-XIV/2016
seharusnya sangat dibatasi
untuk menghindari potensi
digunakannya penyadapan
secara sewenang-wenang.
Kewenangan penyadapan
tidak dapat dilakukan
tanpa kontrol dan dalam
konteks penegakan hukum
yang paling berwenang
memberikan izin
melakukan penyadapan
sekaligus melaksanakan
kewenangan checks and
balances terhadap
kewenangan tersebut
adalah pengadilan atau
pejabat yang diberi
kewenangan oleh Undang-
Undang.
● Terhadap norma tersebut,
belum diatur hukum
acaranya sehingga
Mahkamah perlu memberi
tafsir sepanjang dimaknai
frasa “informasi elektronik
dan/atau dokumen
elektronik” sebagai alat
bukti dilakukan dalam
rangka penegakan hukum
atas permintaan kepolisian,
kejaksaan, dan/atau
institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-
undang sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 31
ayat (3) UU ITE, sehingga
Mahkamah memutuskan
Pasal 31 ayat (4)
bertentangan dengan
Pasal 28J ayat (2) UUD
1945.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 27
