Page 51 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

PEMANGKU
NO. MASUKAN KETERANGAN
KEPENTINGAN
1. Akademisi Fakultas LSK sebaiknya diselenggarakan LSK sampai saat ini belum dibentuk karena
Informatika oleh pihak swasta agar masih diperlukan adanya berbagai kajian
Universitas Telkom independen dalam terutama terkait proses bisnisnya.
mensertifikasi pelaku usaha. Sehingga jika terjadi permasalahan maka
penangannya masih reaktif seperti kasus

kebocoran data pada aplikasi electronic-
Health Alert Card (e-HAC).
2. Direktorat LSK sebaiknya dihapuskan Sertifikasi keandalan sudah tidak relevan lagi
Pengendalian Aplikasi sebagai penyelenggara sertifikasi karena sulit mengimbangi perkembangan
Informatika Kominfo transaksi elektronik. teknologi informasi yang cepat. Jika setiap
aplikasi dan website diwajibkan melakukan
Sertifikasi Keandalan terlebih dahulu, maka
akan menghambat perkembangan dan
layanan informasi teknologi kepada
pengguna.
3. Direktorat Tata kelola Keberadaan LSK sudah tidak Ketentuan Sertifikasi Keandalan selama ini
dan Pengelolaan mendesak karena pelaku usaha merujuk pada Pasal 76 PP PSTE yang membagi
Media Kominfo sudah melaksanakan syarat dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
keandalan dalam peraturan- - Registrasi identitas
peraturan yang telah ada. Registrasi Identitas sudah diatur dalam PP
OSS dimana para pelaku usaha disyaratkan
Registrasi Identitas melalui mekanisme
OSS.
- Keamanan sistem elektronik
Keamanan sistem elektronik sudah diatur
dalam Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2020
tentang Sistem Pengamanan dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik terkait
penerapan sistem manajemen
pengamanan informasi dalam sistem
elektronik.
- Kebijakan privasi
Kebijakan privasi sudah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dan
Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem
Elektronik (Permen Kominfo 20/2016). RUU
Perlindungan Data Pribadi saat ini juga
sedang disusun untuk kebijakan privasi.
Fungsi LSK dalam melakukan sertifikasi
sudah dilaksanakan dengan beberapa
peraturan diatas, sehingga pelaksanaan
sertifikasi keandalan dapat merujuk dari
setiap tahap yang diatur dalam peraturan-
peraturan tersebut.
4. Akademisi Fakultas Sertifikat keandalan adalah dokumen yang
Hukum Universitas menyatakan pelaku usaha yang
Airlangga menyelenggarakan transaksi elektronik telah
lulus audit atau uji kesesuaian. Pencantuman
kelayakan pada website jual beli online yang
dikeluarkan oleh LSK akan membantu
terlaksananya jaminan keamanan bagi
konsumen dan keandalan website jual beli
online tersebut. Dampak dari belum adanya
LSK akan berujung pada tidak terlaksanakan
Pasal 10 ayat (1) UU ITE.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 29