Page 55 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
screening dan monitoring dari OJK
dan Kominfo.
5. Kepolisian Daerah Masyarakat Provinsi Riau tidak sepenuhnya
Riau memahami pentingnya perlindungan data
pribadi dalam memberikan persetujuan tiap
kali mengakses media elektronik. Hal ini dapat
dilihat dari banyaknya masyarakat yang
terjebak dalam pinjaman online yang
memberikan persetujuan kepada
penyelenggara pinjaman online untuk
mengakses semua kontak yang dimilikinya,
sehingga ancaman dapat dilakukan oleh debt
collector kepada orang-orang yang merupakan
kontak peminjam dari aplikasi pinjaman
online.
6. Kepolisian Daerah Secara umum bahwa mayoritas masyarakat di
Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah memahami
pentingnya perlindungan data pribadi dalam
memberikan persetujuan dalam setiap
pengaksesan media elektronik sebagaimana
ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Tetapi
perlu dilakukan edukasi dan sosialiasi terkait
pentingnya perlindungan data pribadi dalam
memberikan persetujuan dalam setiap
pengaksesan media elektronik.
7. Akademisi Fakultas Pemerintah seharusnya
Hukum Universitas melakukan kerjasama dengan
Riau institusi yang bergerak dibidang
hukum, baik dari pemerintahan
maupun swasta untuk berperan
aktif dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat
terkait dengan berinteraksi
dimedia sosial, khususnya bagi
penggunaan data pribadi orang
lain yang harus melalui
persetujuan orang tersebut.

Tabel 15.
Penghapusan Data Pribadi Yang Tidak Relevan Melalui Penetapan Pengadilan
(Pasal 26 ayat (3))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Kejaksaan Agung Right to be forgotten dalam Pasal 26 ayat (3) UU
Republik Indonesia ITE harus melalui gugatan dengan putusan
pengadilan dimana yang berhak mengajukan
gugatan yaitu orang yang dirugikan. Namun,
sepanjang penyelenggara sistem elektronik
tersebut tidak keberatan maka tidak perlu
dilakukan dengan melalui putusan Pengadilan.
Untuk itu maka norma didalam Pasal 26 ayat 3
UU ITE sejatinya telah sesuai Hak Asasi Manusia.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 33