Page 56 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
2. Akademisi Fakultas Pemilik informasi seharusnya Secara prinsip terkait dengan data personal,
Hukum Universitas dapat langsung meminta bahwa siapa pun yang menguasai data orang
Indonesia penghapusan informasi pribadi lain tanpa persetujuan dari yang bersangkutan
yang tidak relevan, apabila atau tidak ada legitimate interest, orang
penyelenggara sistem elektronik tersebut berhak meminta penghapusan segera
merasa penghapusan tersebut (without undo delay) tanpa memerlukan
tidak dapat dilakukan, maka penetapan pengadilan. Oleh karena itu
kewajiban untuk membawa hal ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE yang
tersebut kepengadilan bukan menyatakan penghapusan informasi yang tidak
menjadi kewajiban pemilik data relevan berdasarkan penetapan pengadilan
melainkan menjadi kewajiban PSE adalah kurang tepat.
tersebut.
3. Dinas Komunikasi dan Sebaiknya Diskominfo Provinsi Pasal 26 ayat (3) UU ITE, terkait dengan
Informatika Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo penghapusan data yang tidak relevan melalui
Sumatera Utara Sumut) diberikan kewenangan penetapan pengadilan dinilai dapat memakan
untuk bisa menilai suatu waktu yang sangat lama. Disisi lain, Diskominfo
informasi apakah masih relevan Sumut tidak memiliki kewenangan untuk
atau tidak. Proses peradilan tetap menghapus informasi yang sudah tidak relevan
terus berjalan, namun Diskominfo di internet.
Sumut dapat meminta kepada
penyelenggara sistem elektronik
untuk menurunkan sementara
berita yang dinilai sudah tidak
relevan tersebut.

Tabel 16.
Frasa “Tidak Relevan” Dalam Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU ITE
(Pasal 26 ayat (4))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Akademisi Fakultas Untuk kriminal berat dalam Diperlukan definisi frasa “tidak relevan” agar
Informatika klausul “tidak relevan” perlu tidak menimbulkan multitafsir.
Universitas Telkom adanya pengklasifikasian data
serta proses penghapusan rekam
jejak kejahatan kriminal berat
seharusnya tidak dilakukan secara
otomatis.

2. Badan Reserse Bahwa implementasi Pasal 26 ayat (4) UU ITE
Kriminal Kepolisian tidak efektif karena tidak dibentuk mekanisme
Negara Republik penghapusan informasi dan/atau dokumen
Indonesia elektronik dan belum diaturnya mengenai
kepemilikan suatu informasi dan/atau dokumen
elektronik.
3. Akademisi Fakultas Pembaharuan data/informasi jika dikaitkan
Hukum Universitas dengan frasa “tidak relevan” maka dapat
Airlangga ditafsirkan sebagai data yang sudah tergantikan
dengan data baru. Akan tetapi konsep “tidak
relevan” pada sensor informasi umum
dimasyarakat Provinsi Jawa Timur masih
multitafsir, sensor informasi mengenai berita
yang sudah tidak relevan belum dilakukan oleh
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

34 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI