Page 61 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
4. Kepolisian Daerah Terkait dengan kekerasan berbasis gender yang
Riau dilakukan secara online, dalam implementasi
Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Polda Riau tidak pernah
menjadikan korban kejahatan kekerasan
berbasis gender menjadi tersangka dalam UU
ITE. Hal itu dikarenakan seseorang tidak dapat
ditetapkan sebagai tersangka hanya karena
dirinya menjadi obyek informasi dan/atau
dokumen elektronik yang bermuatan melanggar
kesusilaan, melainkan karena tindakan
distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang bermuatan melanggar
kesusilaan yang dilakukannya dengan sengaja
dan yang bersangkutan tidak memiliki
kewenangan melakukan hal tersebut.
5. Kepolisian Daerah Ketentuan duplikasi dalam pasal- UU ITE merupakan duplikasi berbagai macam
Sumatera Utara pasal UU ITE sebaiknya peraturan perundang-undangan, namun
direformulasi ulang sesuai dengan menjadi permasalahan karena UU ITE tidak
ketentuan UU PPP. merujuk langsung kepada undang-undang yang
di duplikasi meskipun mengatur substansi yang
sama. Hal ini yang menjadikan pasal-pasal
dalam UU ITE tersebut menjadi pasal karet dan
sangat bergantung pada kacamata APH.
6. Akademisi Fakultas Dalam rangka untuk menjamin Bahwa konteks kekerasan berbasis gender
Hukum Universitas keteraturan dan jaminan online didalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terlalu
Riau kepastian hukum dalam luas dan bias.
masyarakat, perlu diberikan
penjelasan, kriteria perbuatan
yang termasuk kedalam
kekerasan berbasis gender di
media sosial yang seragam
sehingga tidak menimbulkan
kerancuan.

Tabel 19.
Perbedaan Ancaman Pidana Pelaku Perjudian UU ITE dan KUHP
(Pasal 27 ayat (2))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Direktorat Pemahaman masyarakat yang menyamakan
Pengendalian Aplikasi delik perjudian dalam Pasal 303 KUHP dengan
Informatika Kominfo Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan suatu
kekeliruan, karena Pasal 303 KUHP dengan Pasal
27 ayat (2) UU ITE memiliki subjek hukum yang
berbeda. Subjek hukum dalam Pasal 303 KUHP
adalah penjudi, sementara subjek hukum dalam
Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah orang yang
mendistribusikan, mentransmisikan, membuat
dapat diaksesnya muatan perjudian.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 39