Page 65 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
menjaga martabat manusia. Dimensi penghinaan tidak terlepas dari Pasal
Sehingga tidak tepat jika 19 ICCPR, yakni berkaitan dengan freedom of
ketentuan penghinaan dan expression, freedom of speech and opinion, dan
pencemaran nama baik dialihan freedom for information. Ketiga bentuk
kedalam ranah perdata. kebebasan tersebut merupakan hak yang
terlanggar saat dilakukannya pemidanaan atas
penghinaan. Menurut Prof. Susi Dwi Harijanti,
bahwa perlu adanya ketentuan yang mengatur
kehadiran negara dalam hak asasi manusia
sehingga tindakan melindungi warga negara
tidak bisa dihitung hanya dengan instrumen
ancaman pidana, melainkan perlu pula
menyiapkan instrumen hukum dan perangkat
hukum dapat dikatakan juga merupakan bagian
dari kehadiran negara untuk melindungi hak
asasi manusia warga negaranya.
Memindahkan ketentuan pemidanaan
penghinaan ke dalam ketentuan perdata
merupakan hal yang lazim di berbagai negara.
Akan tetapi, memindahkan pemidanaan
penghinaan ke perdata dalam konteks hak asasi
manusia bukan merupakan solusi. Praktik
hukuman penghinaan dan pencemaran nama
baik di beberapa negara dilakukan dengan
menghukum pelaku untuk memberikan
permintaan maaf dengan bentuk pernyataan
terbuka, penggantian kerugian, dan lain
sebagainya.
Pandangan yang menganggap penghinaan
yang dilakukan di dunia maya dapat dipidana
lebih berat dibandingkan dilakukan secara
langsung merupakan logika yang keliru. Hal
tersebut dikarenakan dalam KUHP terdapat
alasan pemberat pidana, yakni berkaitan
dengan kecepatan seseorang melakukan
klarifikasi.
4. Badan Reserse Diperlukannya penjelasan lebih
Kriminal Kepolisian rinci mengenai:
Negara Republik a. Penghinaan ringan atau yang
Indonesia sifatnya hanya mengumpat,
berkata-lata kurang sopan
dan kasar.
b. Penghinaan kepada orang
yang sudah meninggal dunia.
c. Penghinaan terhadap badan
umum, badan hukum,
organisasi, perkumpulan,
kelompok dan golongan. Hal-
hal tersebut tidak diatur
secara rinci sehingga para
penyidik sering
menggunakan Pasal 27 ayat
(3) UU ITE untuk
mengakomodir delik
tersebut.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 43