Page 67 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
7. Kepolisian Daerah Terdapat perbedaan penafsiran antara ahli
Riau Informasi Teknologi dengan penyidik mengenai
unsur “dengan maksud diketahui oleh umum”
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena adanya
banyak ruang digital yang tersedia.
8. Dinas Komunikasi dan Seharusnya lebih ditegaskan lagi Selama ini sering terjadi pelaporan yang
Informatika Provinsi entitas yang dapat melaporkan berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Jawa Timur Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar tidak dilakukan oleh organisasi dimana hal tersebut
multitafsir. tidaklah sesuai dengan Pasal 310 dan 311 KUHP
yang menjadi pasal rujukan. Seharusnya
implementasi Pasal ini ialah perseorangan.
Beberapa ahli hukum menganggap hal ini
karena adanya perluasan dari makna pribadi
(perseorangan).
9. Dinas Komunikasi Perlu dilakukan kolaborasi dalam Terdapat potensi disharmoni antara Pasal 27
Informatika dan rangka penyesuaian sehingga ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310-Pasal 311
Statistik Provinsi Riau tidak berpotensi terjadinya KUHP.
disharmoni.

10. Akademisi Fakultas Secara prinsip ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU
Hukum Universitas ITE dengan Pasal 310-Pasal 311 KUHP yang
Riau merupakan delik aduan, namun terdapat
perbedaan pada keadaan/sarana tempat
melakukan kejahatan dimana Pasal 27 ayat (3)
UU ITE harus didunia maya, sedangkan 310 dan
311 KUHP tidak didunia maya. Disharmoni
dapat terjadi dalam hal besaran sanksi pidana
dimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang ancaman
pidana penajara dan pidana dendanya lebih
berat daripada ketentuan dalam Pasal 310-
Pasal 311 KUHP.

Tabel 21.
Norma Pemerasan dan Pengancaman dalam UU ITE Dikaitkan dengan KUHP
(Pasal 27 ayat (4))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Direktorat Apabila norma Pasal 27 ayat
Pengendalian Aplikasi (4) UU ITE dihapus dikarenakan
Informatika Kominfo adanya alasan Pasal 368 KUHP
telah mengatur ketentuan yang
serupa, sebaiknya ancaman
pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE
dimasukan kedalam RUU KUHP.
Terkait SKB yang sudah
ditandatangani oleh Kapolri,
Menteri Kominfo, dan Kepala
Kejaksaan Agung telah memuat 4
(empat) unsur delik yang dapat
dirangkum dalam satu pasal yakni
Pasal 368 KUHP, yang didalamnya
memuat unsur perbuatan

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 45