Page 64 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
lima juta). Sehingga standar menaikan besaran
pidana denda menimbulkan disharmoni jika
mengacu ke Perma Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Tabel 20.
Norma Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE
(Pasal 27 ayat (3))

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Direktorat Beragamnya kualifikasi Masih berlakunya Pasal 27 ayat (3) UU ITE
Pengendalian Aplikasi perbuatan pidana dalam frasa meskipun telah diuji oleh MK menandakan
Informatika Kominfo “pencemaran nama baik” diperlukannya norma pencemaran nama baik
mengakibatkan penyelesaian yang menggunakan media informasi elektronik
kasus yang terkait Pasal 27 ayat maupun dokumen elektronik. Sehingga pasal
(3) UU ITE diselesaikan dengan tersebut tidak perlu dihapus dalam revisi UU
mengutamakan/mengedepanka ITE mendatang, walaupun masih ada anggapan
n mediasi antara korban dan pada masyarakat bahwa pasal pencemaran
pelaku. nama baik UU ITE termasuk dalam pasal
“karet”. Selain itu, ditemukan fakta dalam
putusan pengadilan terkait Pasal 27 ayat (3) UU
ITE menjatuhkan sanksi pidana penjara,
padahal terdapat frasa dalam ketentuan
tersebut “dan/atau” yang mengatur adanya
denda sebagai pidana alternatif atau pidana
kumulatif.
2. Akademisi Fakultas Sebaiknya penyidik dalam Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang
Hukum Universitas melaksanakan ketentuan Pasal “kebablasan” atau berlebihan dapat ditinjau
Indonesia 27 ayat (3) UU ITE, dari kenaikan jumlah kasus tindak pidana
mengedepankan ultimum pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan
remidium dengan mengusahakan rumusan Pasal 43 ayat (6) UU ITE, dimana untuk
perdamaian antara pelapor dan memperoleh penetapan pengadilan sebelum
terlapor atas adanya pengaduan melakukan penangkapan dan penahanan
pencemaran nama baik. penyidik tidak perlu membuktikan adanya
kesengajaan dan perbuatan tanpa hak.
3. Institute For Criminal Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Terdapat dua delik dalam Pasal 310 KUHP
Justice implementasinya perlu untuk yakni penistaan tertulis dalam Pasal 310 ayat
diperjelas mengenai unsur (1) dan penistaan tidak tertulis dalam 310 ayat
“penghinaan dan/atau (2). Hal ini menjadikan adanya perbedaan
pencemaran nama baik”, serta kualifikasi delik antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE
perlu mempertegas dengan Pasal 310-311 KUHP dimana tidak ada
unsur/konteks pelapor sebagai kualifikasi delik penistaan tertulis dan
orang per orang atau individu penistaan dalam UU ITE dan hanya terdapat
dan bukan badan hukum atau kualifikasi fitnah serta pencemaran nama baik.
pejabat dan badan/lembaga Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bersifat lex
negara. specialis dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan
Masih diperlukannya (2) KUHP, mengakibatkan semua konteks
pemidanaan dalam Pasal 27 ayat penghinaan dapat dipidana. Unsur “membuat
(3) UU ITE sebagai pelindung Hak dapat diakses” bertentangan dengan unsur
Asasi Manusia dan untuk “kesengajaan dengan maksud”.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

42 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI