Page 66 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
d. Terdapat klasifikasi
perbuatan pidana
penghinaan dan pencemaran
nama baik yang dilakukan
seseorang melalui akun
media sosial yang dibuat oleh
Kominfo, jika seseorang pada
akun media sosial melakukan
pencemaran nama baik/atau
penghinaan dengan cara
posting pada akun
medsosnya, maka hal
tersebut yang memenuhi
perbuatan pidana pada pasal
tersebut, namun jika
pencemaran nama baik/atau
penghinaan tersebut berupa
komentar dari suatu
postingan seseorang maka
hal tersebut tidak termasuk
pada perbuatan pidana Pasal
27 ayat (3) UU ITE.
5. Akademisi Fakultas SKB sebagai petunjuk pelaksana dari UU ITE
Hukum Universitas menciptakan penormaan baru dalam pasal-
Airlangga pasal SKB, sebagai contoh adanya pengecualian
delik penghinaan yang terjadi pada sarana grup
chatting yang terbatas/tertutup yang diatur
dalam Poin 4 huruf j dan huruf k SKB Pedoman
Implementasi UU ITE. Dimana dalam SKB
tindakan penghinaan atau pencemaran nama
baik harus memenuhi unsur “diketahui umum”,
serta SKB juga menyatakan bahwa “bukan
merupakan delik penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik dalam hal konten
disebarkan melalui sarana grup percakapan
yang bersifat tertutup atau terbatas” dalam
Poin 4 huruf k SKB Pedoman Implementasi UU
ITE. Sehingga ketentuan SKB sebagai pedoman
menciptakan norma baru dalam hukum siber.
Terdapatnya ketentuan tersebut dalam SKB
Pedoman implementasi UU ITE menimbulkan
potensi disharmoni antara SKB dengan UU ITE.
6. Kepolisian Daerah Masih adanya perdebatan terkait kedudukan
Jawa Timur SKB dalam peraturan perundang-undangan dan
sebagai produk hukum. Adapun masih
terdapatnya permasalahan terkait Pasal 27 ayat
(3) UU ITE mengenai grup chat terbuka dan
tertutup, yang mana grup chat tertutup tidak
bisa dikenakan pidana UU ITE hal ini disebabkan
pemaknaan rumusan pasal “supaya diketahui
umum” yang dalam perspektif KUHP berbeda
dengan perspektif dalam SKB pedoman
implementasi UU ITE.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

44 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI