Page 53 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 13.
Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Melindungi Informasi Elektronik
(Pasal 16)

PEMANGKU
NO. MASUKAN KETERANGAN
KEPENTINGAN
1. Badan Reserse Terdapat beberapa perkara kebocoran data
Kriminal Kepolisian yang ditangani yaitu tidak adanya prosedur
Negara Republik pengamanan data, tidak dipatuhinya prosedur
Indonesia pengamanan data, tidak dipatuhinya secara
konsisten oleh user terkait Standard
Operating Procedure (SOP) pengamanan data,
dan sistem tidak memiliki/menyimpan log
identifikasi aktivitas berbahaya dan masing-
masing pengguna dan kurangnya SDM terkait
dengan kemampuan keamanan jaringan dan
perangkat.
2. Akademisi Fakultas Meskipun Pasal 16 UU ITE mewajibkan
Hukum Universitas penyelenggara sistem elektronik untuk
Airlangga melindungi informasi elektronik, namun
perlindungan data menurut konsep keamanan
informasi merupakan hal yang sulit dilakukan
baik dalam skala nasional maupun lokal
(daerah). Masih terjadinya kebocoran data di
Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur.
Kasus terakhir di Surabaya adalah kebocoran
data pasien Covid-19 di rumah sakit di
Surabaya. Hal ini menunjukkan:
a. Kurangnya teknologi yang mendukung
perlindungan data tersebut (misalnya
proteksi dari malware);
b. Kurangnya pemahaman perlindungan
data termasuk data pribadi;
c. Belum adanya peraturan khusus
mengenai perlindungan data pribadi.
3. Akademisi Fakultas Pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU
Hukum Universitas ITE belum berjalan, hal ini dikarenakan masih
Riau banyak e-commerce belum selektif dalam
menerima akun-akun yang terdaftar yang
terjamin validitas datanya, hal ini penting
untuk mencegah kejahatan penipuan dan
pemerasan terhadap masyarakat.
Berdasarkan informasi Humas Kepolisian
Daerah Riau (Polda Riau), saat ini kasus
tertinggi terkait kejahatan dunia siber di Riau
adalah penipuan undian berhadiah secara
online.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 31