Page 52 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 52

PEMANGKU
              NO.                                 MASUKAN                          KETERANGAN
                      KEPENTINGAN
              5.    Otoritas Jasa Keuangan                            Belum  dibentuknya  LSK  oleh  Kominfo
                                                                      merupakan  persoalan  yang  mengakibatkan
                                                                      belum  optimalnya  implementasi  UU  ITE.
                                                                      Adapun terkait sertifikasi bagi pelaku usaha di
                                                                      sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
                                                                      (OJK)  menggandeng  pihak  ketiga  untuk
                                                                      melakukan  penelitian  pengujian  sistem  dan
                                                                      penetration  test  terhadap  pelaku  usaha  di
                                                                      sektor jasa keuangan tersebut. Hasil audit dari
                                                                      pihak  ketiga  tersebut  selanjutnya  menjadi
                                                                      bahan bagi OJK untuk melakukan review dan
                                                                      pengujian  model  bisnis  kesiapan  keandalan
                                                                      sistem yang salah satunya adalah berdasarkan
                                                                      sertifikat   ISO   27001   tentang   sistem
                                                                      manajemen keamanan informasi. Jika pelaku
                                                                      usaha  di  sektor  jasa  keuangan  dapat
                                                                      memenuhi  seluruh  tahapan  tersebut,  maka
                                                                      pelaku usaha di sektor jasa keuangan tersebut
                                                                      mendapatkan izin dari OJK untuk beroperasi.
              6.    Dinas  Komunikasi  dan  LSK   masih   relevan   untuk  Terkait  dengan  LSK,  Dinas  Komunikasi  dan
                   Informatika   Provinsi  didirikan  hal  ini  karena  belum  Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo
                   Jawa Timur            adanya     lembaga    untuk  Jatim)  berpendapat  bahwa  sah  saja  apabila
                                         melaksanakan     pengauditan  Pemerintah  dapat  bekerja  sama  dengan
                                         sistem   sehingga   seringkali  swasta  terlebih  didukung  dengan  terdapat
                                         menimbulkan  kendala  seperti  pihak swasta yang sudah berkompeten
                                         kebocoran sistem di lapangan.
              7.    Akademisi   Fakultas  LSK  ini  sangat  penting  dibentuk  Sertifikat  Keandalan  adalah  dokumen  yang
                   Hukum     Universitas  demi  kelancaran  bisnis  dan  menyatakan   pelaku   usaha    yang
                   Sumatera Utara        ekonomi negara dan masyarakat  menyelenggarakan  transaksi  elektronik  yang
                                         Indonesia.                   telah  lulus  audit  atau  uji  kesesuaian  dari
                                                                      lembaga  sertifikat  keandalan.  LSK  belum
                                                                      dibentuk  oleh  Pemerintah.  Pembentukan
                                                                      Lembaga ini merupakan kewenangan Kominfo
                                                                      sebagai Pilot Proyeknya. Pada masa yang akan
                                                                      datang hal ini sangat urgent mengingat dalam
                                                                      melaksanakan  sistem  pembayar  tanpa  uang
                                                                      tunai tentu lembaga ini sangat berperan demi
                                                                      kelancaran  bisnis  dan  ekonomi  negara  dan
                                                                      masyarakat Indonesia.


                                                        Tabel 12.
                                            Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)
                                                        (Pasal 10)














                                                                               Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
                             Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

                  30                                      Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
                                                                                                  Jenderal DPR RI
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57