Page 48 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

7. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

Tabel 10.
Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

PUTUSAN MK NOMOR
UU ITE Tahun 2008 UU ITE Tahun 2016
20/PUU-XIV/2016
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Mengenai pengujian Pasal 5 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
ayat (1) dan ayat (2), serta
(1) Informasi Elektronik Pasal 44 huruf b Undang- (belum ada perubahan)
dan/atau Dokumen Undang a quo, yang menurut
Elektronik dan/atau hasil Pemohon frase “Informasi
cetaknya merupakan alat Elektronik dan/atau Dokumen
bukti hukum yang sah. Elektronik” tindakan
(2) Informasi Elektronik perekaman yang tidak sah dan
dan/atau Dokumen sewenang-wenang yang
Elektronik dan/atau hasil digunakan sebagai alat bukti
cetaknya sebagaimana telah melanggar prinsip due
dimaksud pada ayat (1) process of law, Mahkamah
merupakan perluasan dari berpendapat sebagai berikut:
alat bukti yang sah sesuai
dengan Hukum Acara yang ● Bahwa kegiatan dan
berlaku di Indonesia. kewenangan penyadapan
Pasal 44 huruf b merupakan hal yang sangat Pasal 44 huruf b
sensitif karena di satu sisi
alat bukti lain berupa Informasi merupakan pembatasan (belum ada perubahan)
Elektronik dan/atau Dokumen HAM namun di sisi lain
Elektronik sebagaimana memiliki aspek kepentingan
dimaksud dalam Pasal 1 angka hukum. Oleh karena itu,
1 dan angka 4 serta Pasal 5 pengaturan mengenai
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). legalitas penyadapan harus
dibentuk dan
diformulasikan secara
tepat sesuai dengan UUD
1945.
● Penyadapan sebagai
perampasan kemerdekaan
hanya dapat dilakukan
sebagai bagian dari hukum
acara pidana, seperti
halnya penyitaan dan
penggeledahan. Tindakan
penyadapan adalah bagian
dari upaya paksa yang
hanya boleh dilakukan
berdasarkan Undang-
Undang dan harus diatur
hukum acaranya melalui
Undang-Undang yang
khusus mengatur hukum
formil terhadap penegakan
hukum materiil. Bahkan
dalam konteks penegakan
hukum sekalipun,
pemberian kewenangan
penyadapan sudah

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

26 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI