Page 45 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)

Tabel 7.
Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan UU Narkotika

UU ITE UU NARKOTIKA POTENSI DISHARMONI
Pasal 31 ayat (3) Pasal 77 ayat (2) Pasal 31 ayat (3) UU ITE
berpotensi disharmoni dengan
Ketentuan sebagaimana Penyadapan sebagaimana Pasal 77 ayat (2) UU Narkotika.
dimaksud pada ayat (1) dan dimaksud pada ayat (1) hanya Penyadapan dalam UU
ayat (2) tidak berlaku terhadap dilaksanakan atas izin tertulis Narkotika memerlukan izin
intersepsi atau penyadapan dari ketua pengadilan. tertulis dari ketua pengadilan,
yang dilakukan dalam rangka sedangkan dalam UU ITE
penegakan hukum atas penyadapan tidak
permintaan kepolisian, membutuhkan izin tertulis dari
kejaksaan, atau institusi ketua pengadilan.
lainnya yang kewenangannya
ditetapkan berdasarkan
undang-undang.

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Tabel 8.
Potensi Disharmoni Antara UU ITE dengan UU Pornografi

UU ITE UU PORNOGRAFI POTENSI DISHARMONI
Pasal 27 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) Ketentuan Pasal 4 ayat (1)
UU Pornografi memberikan
Setiap Orang dengan sengaja Setiap orang dilarang pengaturan yang jelas terkait
dan tanpa hak memproduksi, membuat, hal yang dapat dikategorikan
mendistribusikan dan/atau memperbanyak, sebagai unsur yang melanggar
mentransmisikan dan/atau menggandakan, asusila yang dibatasi dengan
membuat dapat diaksesnya menyebarluaskan, menyiarkan, norma yang berlaku dalam
Informasi Elektronik dan/atau mengimpor, mengekspor, masyarakat Indonesia.
Dokumen Elektronik yang menawarkan, Sedangkan, ketentuan Pasal
memiliki muatan yang memperjualbelikan, 27 ayat (1) UU ITE tidak
melanggar kesusilaan. menyewakan, atau mengatur secara jelas jenis
menyediakan pornografi yang pelanggaran kesusilaan
secara eksplisit memuat: sehingga berpotensi
Pasal 45 ayat (1) a. persenggamaan, termasuk disharmoni dengan Pasal 4 ayat
persenggamaan yang (1) UU Pornografi.
Setiap Orang yang dengan menyimpang; Terhadap ketentuan pidana
sengaja dan tanpa hak b. kekerasan seksual; atas melanggar kesusilaan pun
c. masturbasi atau onani; dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE
mendistribusikan dan/atau
d. ketelanjangan atau tampilan berpotensi disharmoni dengan
mentransmisikan dan/ atau
yang mengesankan ketentuan Pasal 29 UU
membuat dapat diaksesnya
ketelanjangan; Pornografi karena memuat
Informasi Elektronik dan/atau e. alat kelamin; atau ancaman pidana yang berbeda.
Dokumen Elektronik yang f. pornografi anak.
memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan
Pasal 29
sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (1) dipidana
Setiap orang yang
dengan pidana penjara paling
memproduksi, membuat,
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 23