Page 41 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

UU ITE KUHP POTENSI DISHARMONI
berarti tiap-tiap bagian dari maksimal 6 tahun dan/atau
Pasal 45A ayat (2) rakyat Indonesia yang berbeda denda maksimal Rp
dengan suatu atau beberapa 1.000.000.000,00, sedangkan
Setiap Orang yang dengan bagian lainnya karena ras, KUHP mengatur pidana penjara
sengaja dan tanpa hak negeri asal, agama, tempat, maksimal 4 tahun atau pidana
menyebarkan informasi yang asal, keturunan, kebangsaan denda maksimal Rp 4.500,00.
ditujukan untuk menimbulkan atau kedudukan menurut Selain itu pengenaan pidana
rasa kebencian atau hukum tata negara. dalam UU ITE bersifat kumulatif
permusuhan individu dan/atau dan alternatif, sedangkan di
kelompok masyarakat tertentu dalam KUHP diatur secara
berdasarkan atas suku, agama, Pasal 156a huruf a alternatif.
ras, dan antargolongan (SARA)
sebagaimana dimaksud dalam Dipidana dengan pidana
Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara selama-lamanya lima
dengan pidana penjara paling tahun barang siapa dengan
lama 6 (enam) tahun dan/ sengaja di muka umum
atau denda paling banyak Rp mengeluarkan perasaan atau
1.000.O00. 000,00 (satu miliar melakukan perbuatan:
rupiah). a. yang pada pokoknya
bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di
Indonesia;

Pasal 157 ayat (1)

Barang siapa menyiarkan,
mempertunjukkan atau
menempelkan tulisan atau
lukisan di muka umum, yang
isinya mengandung
pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau
penghinaan di antara atau
terhadap golongan-golongan
rakyat Indonesia, dengan
maksud supaya isinya diketuhui
atau lebih diketahui oleh
umum, diancam dengan
pidana penjara paling lama
dua tahun enam bulan atau
pidana denda paling banyak
empat rupiah lima ratus
rupiah.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 19