Page 43 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

UU ITE KUHAP POTENSI DISHARMONI

alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP berpotensi
dengan Hukum Acara yang menimbulkan disharmoni.
berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen
Elektronik dinyatakan sah
apabila menggunakan
Sistem Elektronik sesuai
dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-
Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai
Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen
Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut
Undang-Undang harus
dibuat dalam bentuk
tertulis; dan
b. surat beserta
dokumennya yang
menurut Undang-
Undang harus dibuat
dalam bentuk akta
notaril atau akta yang
dibuat oleh pejabat
pembuat akta.

Pasal 36 Pasal 98 Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU
ITE hanya mengatur delik bagi
Setiap Orang dengan sengaja (1) Jika suatu perbuatan yang setiap orang yang
dan tanpa hak atau melawan menjadi dasar dakwaan di mengakibatkan kerugian bagi
hukum melakukan perbuatan dalam suatu pemeriksaan orang lain dengan mendapat
perkara pidana oleh penambahan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam
pengadilan negeri penjara maksimal 12 tahun
Pasal 27 sampai dengan Pasal
menimbulkan kerugian dan/atau denda maksimal Rp
34 yang mengakibatkan bagi orang lain, maka 12.000.000.000,00 tanpa
kerugian bagi Orang lain. hakim ketua sidang atas menghitung kerugian yang
permintaan orang itu dapat ditimbulkan dan upaya restitusi
Pasal 51 ayat (2) menetapkan untuk pelaku kepada korban.
menggabungkan perkara Sedangkan dalam Pasal 98

gugatan ganti kerugian KUHAP jika terdapat kerugian
Setiap Orang yang memenuhi
kepada perkara pidana itu; bagi orang lain, maka korban
unsur sebagaimana dimaksud (2) Permintaan sebagaimana dapat meminta hakim ketua
dalam Pasal 36 dipidana dimaksud dalam ayat (1) untuk menggabungkan perkara
dengan pidana penjara paling hanya dapat diajukan ganti kerugian bersama perkara
lama 12 (dua belas) tahun selambat-lambatnya pidana. Ketentuan Pasal 36 jo.
dan/atau denda paling banyak sebelum penuntut umum Pasal 51 ayat (2) UU ITE
mengajukan tuntutan berpotensi disharmoni dengan
Rp12.000.000.000,00 (dua
pidana. Dalam hal Pasal 98 KUHAP yang mengatur
belas miliar rupiah).
penuntut umum tidak hukum acara ganti kerugian
hadir, permintaan diajukan dalam perkara pidana.
selambat-lambatnya

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 21