Page 75 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
menyebabkan adanya kekosongan hukum
dalam proses penyadapan (intersepsi) yang
dilakukan oleh APH.

Tabel 27.
Pengawasan Informasi dan Transaksi Elektronik

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Akademisi Fakultas Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021
Hukum Universitas tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk
Indonesia Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang
Bersih, Sehat, dan Produktif (SE Kapolri No.
SE/2/11/2021) dikhawatirkan akan menjadi
permasalahan di kemudian hari karena poin
ketiga yang menyatakan “mengedepankan
upaya preemptive dan preventif melalui virtual
police dan virtual alert yang bertujuan untuk
memonitor, mengedukasi, memberikan
peringatan, serta mencegah masyarakat dari
potensi tindak pidana siber”. Hal tersebut
seolah-olah akan terdapat patroli siber yang
masuk dalam komunikasi ruang privat, seperti
aplikasi Whatsapp, yang sebenarnya dilindungi
privasinya.
2. Kepolisian Daerah Pengawasan terhadap ITE masih belum
Riau memadai mengingat masih banyak transaksi
elektronik berupa investasi atau pinjaman
online yang tidak berizin atau tidak tersertifikasi
namun sampai saat ini masih beroperasi.
Perkara siber yang paling banyak dilaporkan
masyarakat kepada Polda Provinsi Riau ialah
terkait penipuan yang merugikan konsumen
seperti arisan online atau pinjaman online yang
berakhir dengan ancaman.

Tabel 28.
Pemahaman SDM Terkait Pidana Siber
NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Akademisi Fakultas Seringkali rumusan terkait tindak pidana
Hukum Universitas baru dirasakan masih kurang akibat banyaknya
Indonesia istilah baru yang dikemukakan terhadap
dinamika tindakan penyalahgunaan sistem
komputer. Padahal secara normatif kaidah
hukumnya terhadap dinamika tersebut adalah
relatif sama karena hukum akan berfokus
kepada inti norma yang sama sebagai pedoman
bersikap tindak yang sesuai hukum.
Upaya untuk menyamakan pemahaman di
antara APH dan pegawai Kominfo telah
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 53