Page 79 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

BAB IV
KAJIAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet telah mengambil
peran yang signifikan dalam kehidupan manusia. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi
informasi berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia termasuk
Indonesia. Globalisasi informasi telah meningkatkan penggunaan internet di Indonesia, hingga
3
mencapai 212.350.000 jiwa pada Maret 2021. Tingginya penggunaan teknologi informasi internet
berimplikasi pada perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan
dengan teknologi informasi. Kegiatan teknologi melalui media elektronik atau ruang siber
(cyberspace) yang bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum
nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat disamakan dengan ukuran dan
kualifikasi hukum konvensional saja, sebab akan menimbulkan kesulitan dan ketidakmampuan
cakupan hukum dari pemberlakuan hukum konvensional.
Perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan perilaku masyarakat mengharuskan
hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik. Dilakukannya
pengaturan mengenai pengelolaan ITE yang dituangkan dalam UU ITE diharapkan dapat mendorong
pembangunan teknologi informasi secara optimal, merata, dan menyebar ke semua lapisan
masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.
Meskipun demikian pengaturan mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
harus terus dikembangkan demi menjaga, memelihara, memperkukuh persatuan dan kesatuan
nasional, dan juga kepentingan nasional. Selain itu pengaturan ruang siber diperlukan guna
menjamin kebebasan setiap individu sebagaimana tertuang dalam konsideran UU ITE perubahan
yang menyatakan “bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka
dilakukan kajian dan evaluasi terhadap materi muatan UU ITE yang berpotensi menghambat
pelaksanaan tujuan UU ITE. Kajian dan evaluasi dilakukan melalui aspek substansi hukum, struktur
hukum/kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, serta budaya hukum. Hasil kajian dan
evaluasi terhadap UU ITE disajikan dalam analisis sub bab sebagai berikut:

3
Viva Budi Kusnandar, “Pengguna Internet Indonesia Terbanyak Ke-3 di Dunia,” https://databoks.katadata.co.id/
datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-
asia#:~:text=Berdasarkan%20data%20internetworldstats%2C%20pengguna%20internet,mencapai%20989%2C08%
20juta%20jiwa, diakses pada 8 November 2021.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 57