Page 76 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan,
namun adanya mutasi pegawai menyebabkan
tingkat pemahaman menjadi berkurang.
2. Akademisi Fakultas Terhadap kejahatan dibidang relivited computer
Hukum Universitas crime masih kurang memadai baik sarana
Sumatera Utara maupun SDM, hal ini ditandai kurang cepatnya
respon melalui pengaduan masyarakat yang
telah menjadi korban kekerasan debt collector.
3. Kepolisian Daerah Jumlah personel di Sub Direktorat Siber Polda
Riau Riau masih kurang karena tingginya jumlah
perkara yang ditangani, yaitu 15 (lima belas)
orang personel untuk menangani 150 (seratus
lima puluh) perkara di tahun 2020 dan hingga
bulan Oktober tahun 2021 telah menangani 143
(seratus empat puluh tiga) perkara. Terhadap
permasalahan ketimpangan tersebut, saat ini
Polda Riau telah meminta personel dari daerah
lain untuk diperbantukan di Sub Direktorat Siber
Polda Riau.
4. Otoritas Jasa Dari sudut pandang konsumen, penegakan
Keuangan hukum atas kasus kebocoran data pribadi
konsumen sulit dilakukan meskipun PUJK telah
melakukan keandalan terhadap sistem.
Sedangkan dari sudut pandang penegak hukum,
meskipun dokumen elektronik sudah dapat
digunakan sebagai barang bukti di pengadilan
namun praktiknya penegak hukum masih
menggunakan dokumen fisik. Selain itu, tindak
pidana siber (cybercrime) yang dilakukan di luar
negeri namun korbannya berada di Indonesia
juga masih menjadi isu yang membatasi
kewenangan penegak hukum. Pemahaman yang
baik dari APH dalam menegakkan UU ITE dapat
mengoptimalkan implementasi UU ITE.
5. Dinas Komunikasi dan Dalam pembuktian kejahatan ITE, APH di
Informatika Provinsi Provinsi Sumatera Utara belum memahami
Sumatera Utara secara komprehensif terhadap teknis
pembuktian yang memerlukan kompetensi
khusus sehingga seringkali meminta
pendapat/pandangan ahli kepada Diskominfo
Sumut dan Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara (Akademisi FH
USU).
Selain itu, mutasi pegawai menjadi
permasalahan utama dalam SDM di Provinsi
Sumatera Utara, karena membentuk pegawai
yang memiliki kompetensi khusus di bidang
informasi teknologi membutuhkan waktu
pelatihan yang lama. Sehingga untuk mengatasi
kendala tersebut, Diskominfo Sumut harus
merekrut tenaga kontrak diluar Pegawai Negeri
Sipil yang sesuai keahliannya untuk membantu
tugas dan fungsi Diskominfo.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

54 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI