Page 77 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 29.
Pemahaman dan Edukasi Dalam Implementasi UU ITE
NO PEMANGKU
MASUKAN KETERANGAN
. KEPENTINGAN
1. Kejaksaan Agung Secara umum masyarakat sudah berperan aktif
Republik Indonesia dalam melaporkan terjadinya tindak pidana ITE,
namun hanya pada tindak pidana penghinaan,
pencemaran nama baik, dan ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti. Sehingga perlu
pemberian edukasi dan sosialisasi sejak dini.
2. Akademisi Fakultas Masyarakat kurang memahami hal-ihwal
Hukum Universitas pembentukan UU ITE, seperti adanya
Indonesia permohonan judicial review terhadap frasa
SARA dalam ketentuan Pasal 28 UU ITE. Padahal
frasa SARA telah dikenalkan sebelum UU ITE
dibentuk, yaitu dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran.
Begitu pula masyarakat pers yang berpendapat
seharusnya UU ITE tidak mengatur mengenai
informasi karena membatasi kebebasan
berekspresi padahal UU ITE justru memberikan
pengamanan terhadap informasi yang
dikirimkan melalui sistem elektronik dan
memberikan kewajiban kepada Pemerintah
untuk melindungi kepentingan umum melalui
ketentuan Pasal 40 UU ITE.
Selanjutnya terkait dengan Article 19.3
International Covenant on Civil and Political
Right, mengenai hak atas kebebasan
berekspresi meliputi kebebasan untuk mencari
(seek), menerima (receive), dan meneruskan
(impart) yang melekat kewajiban dan tanggung
jawab dan dapat dibatasi oleh hukum serta
harus menghargai hak atau reputasi orang lain,
keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan
publik, dan moralitas. Maka seharusnya setiap
orang harus memahami dan menyadari bahwa
ketika sedang melaksanakan hak atas
kebebasan berekspresinya maka tidak boleh
menyerang hak atau reputasi orang lain.
Pemahaman masyarakat saat ini adalah tidak
ada batasan terhadap hak kebebasan
berekspresi dan ketika UU ITE membatasi
kebebasan tersebut maka norma UU ITE
dianggap salah.
3. Badan Reserse Masyarakat belum memahami pentingnya
Kriminal Kepolisian perlindungan data pribadi, terlihat dari
Negara Republik mudahnya seseorang menjadi korban
Indonesia kejahatan.
4. Akademisi Fakultas Terdapat 3 isu/permasalahan mendasar terkait
Hukum Universitas pemahaman UU ITE yakni, sebagai berikut:
Airlangga a. Pemahaman perlindungan data pribadi.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 55